Part of

AD


Pandemi COVID-19 selama dua tahun ini membuka selubung kerentanan dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik di sektor kesehatan dan ekonomi maupun di sektor lingkungan dan sektor signifikan lainnya. Dengan kata lain, disamping merupakan tantangan, momen ini mestinya menjadi peluang strategis bagi kita untuk merumuskan strategi transformasi semua bidang kehidupan. Meskipun demikian, cukup sulit jika transformasi itu dilakukan terbatas pada skala nasional. 

Perlu ada gerakan trans-nasional yang melibatkan pelbagai elemen lain di berbagai negara mengingat dampak pandemi yang bersifat mondial dan menyasar spesies manusia secara keseluruhan

Untuk menjawabi kebutuhan tersebut, artikel ini coba menjelaskan urgensitas perspektif ekonomi politik dalam membaca tata kelola lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Dengan meletakkan kapitalisme finansial sebagai titik tolak pembahasan, ditemukan bahwa terjadi pertarungan wacana di lingkup global tentang bagaimana mestinya manusia mengurus dan mendefinisikan krisis lingkungan hidup.


Dua Wacana Dominan


Ketika berbicara tentang lingkungan hidup, ada dua wacana dominan yang saling bertarung saat ini. Wacana pertama bertolak dari kedaruratan yang disebarkan oleh rezim neoliberal yang mengasumsikan manusia sebagai penyebab sekaligus korban dari krisis lingkungan hidup. Oleh karena itu, manusia perlu ditertibkan demi masa depan manusia itu sendiri. Akibatnya, untuk mengatasi krisis lingkungan hidup, masyarakat di negara-negara berkembang diberi beban lebih untuk mengubah perilaku hidupnya menjadi lebih ramah lingkungan.

Wacana kedua bertolak dari kapitalisme sebagai sistem yang menyebabkan krisis lingkungan. Melalui perspektif ini, diketahui bahwa penyebab utama terjadinya krisis lingkungan hidup adalah berlangsungnya monopoli di berbagai bidang kehidupan manusia. Monopoli itu dapat Anda amati dalam bagaimana industri supra-state yang kemudian mengontrol pelabagai kebijakan negara melalui berbagai mekanisme kepengaturan.

Dua perspektif ini kembali dibahas secara menarik dalam iven Online Blogger Gathering yang diselenggarakan pada Jumat 16 Agustus 2021. Online gathering tersebut diikuti oleh puluhan peserta Eco Blogger Squad dengan dua orang pembicara yakni Ibu Herlina Agustin dari Pusat Studi Komunikasi Lingkungan, Universitas Padjadjaran dan Mbak Ola Abas dari Yayasan Pantau Gambut.



Ibu Herlina sebagai pembicara I menjelaskan tentang bagaimana caranya menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Pembahasan dimulai dengan memaparkan beberapa fakta tentang kekayaan hayati di Indonesia yang berhubungan dengan fauna. Kekayaan itu, kata Ibu Herlina, menghadapi ancaman serius yakni kepunahan dan penyelundupan. Mengenai pertama, laju kepunahan di Indonesia tercepat kedua setelah Meksiko. Sementara yang kedua, Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyelundupan satwa liar nomor 4 di dunia setelah human trafficking, dan weapon trafficking, dan drugs trafficking. Pada bagian lain pembicaraannya, Ibu Herlina menegaskan bahwa kepunahan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal lain yakni perubahan iklim, eksploitasi alam berlebihan, alih fungsi hutan yang menyebabkan hilangnya habitat, perburuan skala besar, perdagangan tanpa kendali, kebakaran, invansi tanaman dan satwa global, dan rekayasa genetika.

Masih berhubungan dengan topik yang sama, pembicara II, Mbak Ola Abas mengupas tuntas kelestarian lingkungan dari tata kelola lahan gambut di Indonesia. Mbak Ola menegaskan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia namun tata kelola gambut masih sangat buruk. Ia menyebutkan bhawa pada tahun 2019 misalnya, luas lahan gambut Indonesia sebesar 13,43 juta ha, turun 1,5 juta ha dibandingkan tahun 2011 yakni sebesar 14,93 juta ha. 

Mengatasi problem di atas, dua pembicara sepakat tentang pentingnya edukasi baik melalui media masa, tokoh masyarakat, dan pemerintah tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun begitu, mereka menyebutkan ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni: mispersepsi atau pemahaman yang keliru tentang konservasi, perbedaaan antara satwa liar dan satwa domestik, pemahaman tentang ekosistem secara keseluruhan, kapitalisme dan industri perdagangan, ketidaktahuan mengenai bahaya invansi satwam dan ketdiakpercayaan pada BKSDA dan lembaga konservasi.



Refleksi Lanjutan

Sebagai media sosialisasi, penyampaian materi di atas memang patut diapresiasi. Meskipun demikian, patut dipikirkan beberapa hal berikut ini:

Pertama, peralihan dari kapitalisme industrial menuju kapitalisme finansial

Sub topik ini sangat penting dalam rangka memberikan pembaca perspektif untuk memahami dinamika ekonomi politik yang berlangsung di level global dalam mendefinisikan krisis lingkungan hidup. Disebut demikian karena jalan keluar krisis lingkungan hidup global juga terkerangkeng dalam skema geopolitik kapitalisme. Protokol Kyoto jadi contoh terang bagaimana proses-proses negosiasi antarnegara berjalan alot dan mencapai kompromi-kompromi yang lunak karena kepentingan memajukan kapital. Jalan keluar yang ditawarkan lantas terintegrasi ke dalam logika pasar, seperti pada ide carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax. Di Indonesia, program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD), program kerja sama antara UNDP, FAO, dan UNEP untuk mengerem laju kerusakan hutan secara global menggambarkan itu.

Maksud dari pernyataan di atas sangat sederhana:

Tanpa menyentuh akar masalah, yakni kontradiksi antara kapital dan alam, inisiatif-inisiatif di atas tidak lebih sebagai siasat para baron karbon saja. Apa pun programnya, tidak menyelesaikan krisis, kecuali mengakui proses-proses perusakan lingkungan hidup sebagai problem yang tertanam dalam kapitalisme. Dengan kata lain, mengabaikan aspek ekonomi politik ini dalam rencana aksi adalah bukan jalan keluar. Oleh karena itu, ikhtiar memajukan lingkungan hidup global yang sehat harus dimulai bersamaan dengan memajukan sebuah tatanan masyarakat global yang adil, tanpa eksploitasi.

Mengapa demikian?


Fred Magdoff dan John Bellamy Foster, dua orang ilmuwan dan pegiat isu ekologi dalam bukunya Lingkungan Hidup dan Kapitalisme: Sebuah Pengantar (Marjin Kiri, 2018), menguraikan bahwa langkah-langkah yang diambil selama ini belum mengenai inti persoalan yang sebenarnya, yakni sistem ekonomi yang kita anut, sistem yang meletakkan obsesi akan pertumbuhan dan akumulasi di inti semua aktivitasnya. 

Banyak orang masih meyakini bahwa kapitalisme bisa direformasi untuk menjadi ramah lingkungan, bahwa kapitalisme tetap akan menawarkan jalan keluar dari krisis lingkungan

Di sinilah masalah yang sebenarnya.

Belum sempat menyadari akar masalah, kita justru menghadapi tantangan kedua yakni bagaimana kita dibuat terintegrasi dengan sistem kapitalisme finansial yang diwujudkan dalam bentuk digitalisasi dan green capitalism.

Kedua, kurangnya kerja sama lintas sektoral


Ini merupakan problem internal dalam negeri yang dari dahulu hingga sekarang belum juga dientaskan secara serius. Masing-masing sektor berbicara tentang isu tanpa mempertimbangkan peluang berbagai isu tersebut terkoneksi dan terjalin sebagai sebuah kepentingan bersama. Atau dibahasakan secara berbeda, mengapa isu lingkungan hidup tidak menjadi isu di sektor pendidikan, agama, ekonomi, kebudayaan, dan politik; alih-alih menjadi perjuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan berbagai LSM/NGO semata?

Ketiga, gerakan trans-nasional


Lemahnya konsolidasi internal dalam negeri juga turut diperparah dengan tidak jelasnya foreign policy Indonesia dalam menjadikan isu lingkungan hidup sebagai agenda nasional negara. Apalagi, pelbagai LSM/NGO lingkungan hidup tidak membangun gerakan organik lintas negara dan benua dalam rangka membangun konsolidasi menghadapi gempuran kapitalisme finansial yang semakin menjadi-jadi. 

Keempat, lemahnya pemahaman geopolitik


Hadirnya pandemi hari ini membuktikan bahwa Indonesia telah melupakan Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi (DBR), terdapat banyak tulisan Soekarno yang sarat dengan cara pandang geopolitik di mana posisi Indonesia dipahami dalam percaturannya dengan negara lain. Alih-alih mengamati dinamika dalam proses relasi antarnegara, studi geopolitik Indonesia terkunci pada kajian kawasan tanpa agenda politik tertentu.

Argumen di atas tampak jelas dalam bagaimana Pemerintah Indonesia mendefinsikan pandemi sebagai problem kesehatan dan ekonomi semata tanpa membahas dampaknya di sektor lain termasuk lingkungan hidup; apalagi mencari akar atau problem dari jahatnya tata kelola dunia oleh globalis trans-nasional yang membajak Pentagon, WTO, WHO, dan berbagai lembaga internasional lainnya.

Berhadapan dengan kondisi seperti ini, selain gerakan dan kerja nyata yang dapat kita lakukan setiap hari, kita butuh kecerdasan demi menjaga keberlanjutan bangsa dan lingkungan kita ke depan. 

Disebut demikian karena bangsa ini dibentuk bukan karena perjuangan fisik rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing melawan penjajah tapi karena kecerdasan geopolitik Soekarno membaca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II

Post a Comment

Previous Post Next Post