Part of

AD


sumber gambar: pinterest


Saya dan Anda, sering diajar untuk melakukan kebaikan dan mengindari kejahatan. Kita diberi keyakinan (khususnya melalui ajaran agama) bahwa manusia pada dasarnya baik sehingga dengan berbuat baik, kita menjadi manusia. Sebaliknya, kemanusiaan itu sirna jika kita melakukan kejahatan.

Persis di situlah, mengutip One Dimensional Man karya Herbet Marcuse, kita resmi menjadi manusia satu dimensi; semacam makhluk biner yang mesti memilih satu diantara dua kemungkinan yang telah disedikan pranta sosial: kebaikan atau kejahatan, tuhan atau setan, mencintai atau membenci, kepintaran atau kebodohan, dan seterusnya.

Bagaimana bisa demikian? Apa itu kejahatan dan mengapa sesuatu disebut jahat? Atau apa itu kebaikan dan mengapa ia disebut baik? 
Mengapa pertanyaan semacam ini cukup jarang kita dengar atau dibahas dalam pelbagai pecakapan publik, dari warung makan hingga ruang seminar?

Hingga pada akhirnya, ketika diluncurkannya projek Global War On Terrorism (GWOT) paska penyerangan menara kembar di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2011, kebaikan dan kejahatan dibingkai dalam perspektif tunggal: intoleransi agama; dengan turunan, dari fobia Islam hingga anti-imigran Asia pada hari ini (bisa baca di sini, di sini, dan di sini).

Sekali lagi, di hadapan publik yang dianggap rasional dalam ilusi demokrasi liberal, tentu saja, kita disuruh memilih toleransi.

Bagaimana bisa demikian? Bukankah dengan memilih toleransi, kita semestinya bersikap toleran terhadap mereka yang kita klaim "intoleran"? Jika tidak, bukankah toleransi mengandung paradoks dalam dirinya sendiri?

Tanpa pemimpin cerdas semacam Soekarno, di hadapan pertanyaan di atas,  kita dibuat bingung dan kehilangan orientasi, baik sebagai warga negara dan akademisi, maupun birokrat negara.

Sebagai warga negara, kita benar-benar tidak tahu seperti apa mekanisme kepengaturan global yang memproduksi projek toleransi agama semacam ini. 

Sebagai akademisi, kita dibuat tidak sadar akan produksi pengetahuan yang melanggengkan projek toleransi melalui distribusi buku-buku seperti The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order karya Samuel Huntington (1996); The End of History and the Last Man karya Francis Fukuyama (1992). 

Singkatnya, kita menerima begitu saja pelbagai jenis konsep (toleransi, terorisme, intoleransi, dan multikulturalisme) tanpa pernah bertanya secara kritis dan reflektif tentang relasi kuasa seperti apa yang beroperasi di balik pembentukan konsep semacam itu.

sumber gambar: @firstlibertyinstitue

Persis di situlah, tulisan ini merupakan salah satu bentuk kegelisahan saya yang terinspirasi dari pernyataan filsuf Slavonia Slavoj Zizek, 

Mengapa saat ini, begitu banyak masalah dianggap sebagai masalah toleransi, bukan sebagai masalah ketidaksetaraan, eksploitasi, dan ketidakadilan? Mengapa solusi yang diusulkan adalah toleransi, bukan emansipasi, dan perjuangan politik?

Jawaban paling cepat yang diberikan Zizek adalah bahwa semua itu terjadi karena adanya tendensi utama konsep multikulturalisme liberal yang terlalu menekankan perbedaan politik semata-mata sebagai perbedaan budaya padahal itu disebabkan oleh ketidaksetaraan politik, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain. 

Maksudnya, multikulturalisme jenis ini mempromosikan perbedaan sebagai sesuatu yang terberi (given) dan final (fixed) sambil menyembunyikan kenyataan lain yang menjadi latar belakang utama: ketimpangan sosial ekonomi dan limitasi politik langsung dalam demokrasi liberal.

Eksperimentasi Teoretik


Asumsi di atas bukan tanpa alasan. Anda bisa cermati itu dalam dinamika sosial politik dari Orde Lama dan Orde Baru hingga Reformasi dan Paska-reformasi. Mengapa intoleransi tidak dianggap sebagai problem utama pada masa pemerintahan Soekarno meskipun perbedaan etnisitas, agama, dan preferensi politik nyaris membelah NKRI ke dalam negara berbentuk federasi?

Kalau bukan pemimpin yang jenius, Soekarno tentu saja tidak akan menciptakan formula Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai sebuah "platform" yang mengisi pelbagai jenis atribut partikular yang inheren dalam tubuh masyarakat Indonesia. 

Dengan kata lain, Nasakom adalah strategi taktis Soekarno mencegah perpecahan dan disorientasi warga negara yang diadu-domba oleh pembelahan politik versi Hubertus van Mook.

Absen belajar dari kecerdasan Soekarno, hari ini, ketika menyebut atau mendengar tentang Flores, sudah hampir bisa dipastikan, asosiasi orang diantar pada kesan kekristenan, khususnya agama Katolik. Hal yang sama juga muncul ketika orang membicarakan kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Bagaimana mungkin asosiasi semacam ini muncul? Jenis teknik kepengaturan (governmentality) seperti apa yang berpoerasi di balik wacana besar ini?

Dikotomi ini bertambah pelik dan kompleks persis bersamaan dengan masuknya preferensi tersebut ke dalam domain digital khususnya media sosial. Alih-alih menghidupkan kembali nasionalisme, orang justru terjebak pada glorifikasi nasionalisme melawan gerakan tandingan melalui tagar #NKRIHargaMati atau #SayaPancasila, dan seterusnya.

Muncul pertanyaan lanjutan: mengapa gerakan tandingan yang dianggap intoleran tidak diperiksa lebih lanjut apa basis kegelisahan dan representasi politiknya di level masyarakat?

Menjawabi pertanyaan di atas, saya tidak berpretensi memberikan Anda semacam kuliah atau ceramah singkat tentang toleransi dan pendidikan multikulturalisme. Saya kira, sudah banyak seminar, projek politik, dan ceramah yang membincangkan dua topik ini di mana-mana, dari level desa hingga kementerian, dari pelosok Flores hingga gemerlap Jakarta.

Politik Kewargaan


Mengatasi problem di atas, saya kira, formula yang ditawarkan oleh Soekarno masih relevan hingga saat ini: perkuat konsolidasi di level lokal melalui deseminasi gagasan politik kebangsaan. 

Bagaimana caranya?

Tanpa perlu menjelaskan ulang di sini, caranya sudah saya gambarkan secara eksplisit melalui dua artikel di blog ini yakni Multikulturalisme dan Citizenship: Membaca Kerentanan Demokrasi di Indonesia dan Identitas sebagai Fiksi (Sumbangan Postrukturalisme).  Dua artikel tersebut berargumen bahwa problem intoleransi dan identitas mesti dibaca dari perspektif ekonomi politik dengan mengedepankan politik kewargaan atau citizenship, atau dalam kosa kata Soekarno, politik kebangsaan. 

Ini tidak semata-mata berbicara tentang nasionalisme atau patriotisme sebagai sebuah penanda melawan dominasi ideologi dari luar khususnya melawan imperialisme Barat versi Soekarno. 

Sebaliknya, politik kewargaan memungkinkan kepentingan setiap orang terepresentasi dalam politik keagenan. Hanya dengan cara demikian, problem intoleransi tidak lagi dilihat semata-mata sebagai problem kesukuan, agama, dan ras (singkatnya, SARA) melainkan terputusnya representasi politik.

Post a Comment

Previous Post Next Post