Part of

AD


Pembicara dan narasumber dalam iven gathering online di Eco Blogger Squad Earth Day Gathering pada tanggal 14 April 2021. (Dari kiri ke kanan) mbak Ocha sebagai moderator, mas Yuyun Harmono sebagai Manajer Kampanye Keadaan Iklim WALHI, mbak Gita Syahrani sebagai Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Manager Hutan Itu Indonesia, mas Christian Natali.



 



Banyak yang berkata bahwa dunia kita sekarang berada di titik kritis untuk bisa mau atau runtuh.

Jika kita tidak bertindak bersama secara bertanggung jawab, jika kita tak bertindak sekarang, kita berisiko tergelincir dalam lingkaran kemiskinan, degradasi, serta kehilangan harapan

—Mantan Sekjen PBB, Ban Ki Moon


Topik ini saya temukan setelah mengikuti iven blogger dengan tema “Hutan Indonesia sebagai salah satu Solusi dalam Mitigasi Perubahan Iklim” yang diselenggarakan berkat kerja sama antara Blogger Perempuan dan beberapa LSM diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Hutan Itu Indonesia, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Hadir dalam kegiatan tersebut, tiga narasumber antara lain, Manajer Kampanye Keadaan Iklim WALHI Yuyun Harmono, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani, dan Christian Natali, Manager Hutan Itu Indonesia.

Khusus berhubungan dengan topik ini, saya tertarik dengan pemaparan Mbak Gita tentang kecenderungan planetarianisme yang tampak dalam pelbagai jenis aksi menyelamatkan lingkungan per se, tanpa ada keterkaitannya dengan manusia. 

Hadir sebagai narasi pembanding, tulisan ini menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan dilakukan bukan dalam rangka menyelamatkan bumi melainkan menyelamatkan umat manusia. Disebut demikian karena tanpa manusia pun, bumi tetap eksis.


Temple overgrown with tree roots in Siem Reap Province, Angkor, Cambodia.
Photo by Eric Lafforgue.


Agak emosional memang, apalagi cara pandang planetarisme dan human security semacam ini dipraktikkan persis ketika bencana siklon seroja yang melanda daerah kelahiran saya, NTT, beberapa minggu kemarin. Tanpa belajar dari pengalaman sebelumnya, masyarakat dan pemerintah daerah di NTT kelihatan gagap dalam mendefinisikan dan menerapkan mitigasi bencana secara tepat dan komprehensif.

Padahal pada tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadinya 2.866 bencana alam di mana dari jumlah tersebut, hampir 99% adalah bencana hidrometeorologi yakni bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan seperti puting beliung, longsor, dan banjir.
Ada pun rincian bencana alam pada tahun 2017 antara lain: banjir (979), puting beliung (887), tanah longsor (848), gempa bumi (20), kekeringan (19), gelombang pasang dan abrasi (11), dan letusan gunung api (6).

Jumlah ini meningkat menjadi 3.398 kejadian bencana pada tahun 2018 yang mengakibatkan sebanyak 5.395 orang meninggal dan hilang. Selanjutnya, PNBP mengumumkan bahwa sejak bulan Januari sampai April 2019, terjadi 1.586 kejadian bencana atau meningkat 7,2% dibanding tahun sebelumnya (CNNIndonesia.com, Rabu 1 Mei 2019).

Mengejutkan bahwa jumlah ini terus menanjak menjadi 1.985 kejadian bencana per 31 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut: putting beliung (721), tanah longsor (545), banjir (541), kebakaran hutan dan lahan (148), gempa bumi (15), gelombang pasang dan abrasi (6), banjir dan tanah longsor (5), letusan gunung api (4) (BNPB, 2019).




Berdasarkan fakta krisis dan bencana lingkungan hidup di atas, saya mengkategorikan beberapa jenis bencana alam sebagai akibat dari kerancuan paradigma berpikir manusia. Sebut saja bencana bajir, longsor, kebakaran hutan, abrasi pantai, perubahan iklim global dan peningkatan emisi karbon CO2 yang merupakan konsekuensi logis dari adanya kerancuan paradigma berpikir manusia yang berbuntut pada gaya hidup yang tidak ramah ekologis.



Tiga Paradigma Berpikir

Mengenai kerancuan paradigma berpikir ini, saya membagi perkembangannya ke dalam tiga fase yakni fase klasik dan abad pertengahan, fase abad pencerahan, dan fase abad ke-19 dan abad ke-20.

Pada fase klasik dan abad pertengahan, karakter dominan dalam paradigma berpikir masyarakat adalah kosmologis (baca: kosmosentrisme). 

Di situ, alam dan manusia berada dalam sebuah pola hubungan yang harmonis dan tidak terpisahkan. Bahkan, berdasarkan prinsip-prinsip filosofis tertentu, alam merupakan pusat segala sesuatu.

Sebagai misal, sebuah tradisi dalam masyarakat di Bajawa, Flores, NTT yang membaca relasi sosial melalui gejala alam. Jika seorang warga melakukan tindakan amoral maka terjadilah peristiwa ini: meskipun pada musim kemarau, turunlah hujan lebat disertai petir seakan memberi kabar kepada masyarakat Bajawa bahwa ada warganya yang telah berbuat aib, katakanlah incest.

Kesatuan kosmis antara manusia dan alam tersebut berakhir dengan munculnya abad pertengahan yang mengubah seluruh cara pandang tentang hakikat alam semesta. Terjadilah perubahan yang meninggalkan paradigma organis dengan digantikan oleh paradigma mekanistis tentang alam. 

Paradigma ini sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat Rene Descartes dan fisika Isaac Newton.
Filsafat Descartes bersifat antroposentrisme; yakni sebuah paham yang menjadikan manusia, oleh karena akal budi dan pikirannya, merupakan pusat dan ukuran segala sesuatu. 
Sementara itu, fisika Newton mendasarkan epistemologinya pada argumentasi bahwa hakikat alam semesta adalah materi dan bekerja secara mekanis tanpa campur tangan ilahi.

Perpaduan antara antroposentrisme dan fisika Newton membuat alam semesta, demikian juga organisme, dipandang sebagai mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Alam semesta hanya terdiri dari materi yang pada dasarnya adalah sebuah mesin yang hanya bisa dipahami sepenuhnya dengan menganalisisnya dalam bagian-bagiannya yang terpisah.

Memasuki fase ketiga yakni pada abad ke-19 dan abad ke-20 yang dikenal dengan paradigma organis-sistemis-ekologis, alam semesta tidak lagi dipandang sebagai sebuah mesin raksasa yang kaku dan kering. 

Sebaliknya, dengan adanya penemuan Albert Einstein tentang teori relativitas dan teori kuantum, alam semesta mulai dipahami sebagai sebuah sistem kehidupan. 

Di situ, alam semesta merupakan satu kesatuan menyeluruh yang saling terkait dan menunjang satu sama lain untuk memungkinkan kehidupan di dalamnya dapat berkembang.

Beberapa negara telah menerapkan paradigma berpikir organis-sistemis-ekologis dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Hal itu tampak misalnya dalam konferensi tentang Biodiversity di Rio de Janeiro Brasil pada tahun 1992 yang diratifikasi oleh 150 negara dan 2500 NGO.

KTT Bumi ini juga melahirkan kebutuhan akan kode etik dalam memperlakukan lingkungan sehingga kerusakan bumi tidak menjadi semakin parah. Gagasan ini terefleksi dari pendirian Business Council for Sustainable Development (BCSD) yang merupakan wadah pengusaha di 50 negara anggota untuk mengembangkan sikap moral atau kode etik terhadap lingkungan.



Pentingnya Literasi Ekologi

Meskipun demikian, yang prosedural tidak pernah selamanya berjalan sejajar dengan aspek substansial. Sekalipun produk hukum dan kebijakan tentang ekologi dicanangkan berulang kali, mental masyarakat terkesan semakin membatu.


Sampai pada level itu, saya sadar mengenai hal ini: 


orang menjadi adil bukan karena ia menghafal konsep-konsep keadilan, melainkan berbuat adil; orang menjadi pancasilais bukan karena menghafal lima pancasila melainkan mengamalkan itu dalam kehidupan harian; dan orang dianggap baik bukan karena ia berbicara mengenai apa itu kebaikan melainkan melakukan kerja-kerja kebaikan dengan sesamanya.


Itu berarti literasi ekologis bukan sekadar persoalan prosedural melainkan sesuatu yang kemudian saya sebut sebagai dimensi etis. Hanya dengan demikian, sebuah masyarakat berkelanjutan, baik pada tingkat global, nasional, maupun tingkat daerah dapat dibangun secara berkelanjutan pula.

Inilah yang disebut sebagai literasi ekologi yakni sebuah masyarakat berkelanjutan yang membangun hidupnya secara bersama dengan bertumpu pada kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup.
Mengenai hal yang sama, filsuf Norwegia, Arne Naess memperkenalkan sebuah konsep yang ia sebut deep ecology.

Di situ, Naess memberikan sebuah tawaran solutif bagi krisis lingkungan hidup melalui perubahan radikal dalam pola dan gaya hidup kita sebagai manusia. Perubahan ini tentu bukan pada level individu semata melainkan pada masyarakat secara kolektif.





Oleh karena itu, seluruh corak komunitas kita harus ditata secara berkelanjutan, baik itu cara hidup kita, pola makan kita, pola bisnis, ekonomi, industri, teknologi, dan politik, maupun struktur sosial sedemikian rupa untuk mempertahankan kehidupan.


Dikatakan demikian karena pada beberapa dasawarsa mendatang, nasib umat manusia akan tergantung pada melek ekologis kita, yaitu kemampuan kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekologi dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis termaksud.


Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran laut, sampah plastik, abrasi pantai, dan pemanasan global tidak lain merupakan konsekuensi dari kegagalan masyarakat kita dalam menerapkan literasi ekologis tersebut.


Lihat saja pola bisnis kita yang berjalan dengan mengambil sumber daya alam, mengubahnya menjadi produk sekaligus juga limbah, lalu kemudian menjual produk tadi kepada konsumen, yang membuang lebih banyak lagi limbah ketika mereka mengonsumsi produk tadi.



Apa yang Mesti Dilakukan?


Mengatasi hal di atas, pola produksi dan konsumsi kita yang berkelanjutan harus diubah menjadi sebuah pola yang siklis, meniru pola siklis alam. 

Bisnis, ekonomi, dan politik kita harus dirancang ulang untuk menyerap kembali limbah hasil proses produksi menjadi sesuatu yang diharagai nilainya dan bukannya dibuang secara percuma begitu saja.

Pertama, konteks politik. Beberapa elite politik yang memiliki hubungan dekat dengan bisnis pertambangan batu bara menjadikan hal tersebut sebagai komoditas politik. Apalagi, dengan adanya kebijakan desentralisasi izin pertambangan, elite politik di level provinsi dan daerah dapat dengan leluasa menemukan sponsor terutama untuk mendukung aktivitas kampanye politik di samping tindakan perampasan lahan warga. Mengatasi hal ini, konsolidasi sipil merupakan satu-satunya alternatif yang berperan mengontrol dan mengawali bekerjanya kekuasaan.

Kedua, pemerintah dan perusahan listrik menganggap batu bara sebagai sumber energi yang murah. Mengatasi hal itu, alih-alih menekankan biaya eksternalitas dan lingkungan terhadap energi fosil, pemerintah justru memberikan subsidi harga.

Dalihnya kurang lebih, jika terjadinya transisi tanpa ada persiapan, pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ada berpeluang terbengkalai dan tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat karena terdapat ribuan lapangan kerja pada sektor ini.

Meskipun dalih tersebut cukup beralasan namun dua contoh berikut bisa dijadikan rujukan. 
Pada tanggal 28 November 2015, Dubai meluncurkan strategi energi bersih 2050 dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya sebesar 800 megawatt (Republika.co.id, 29 November 2015).
Sementara itu, di kepulauan Pasifik, terdapat sebuah negara kecil bernama Tokelau yang kini menjadi negara pertama di bumi yang seluruh kebutuhan listriknya berasal dari energi matahari. 

Dua contoh ini mau menjelaskan bahwa jika dilakukan sendiri-sendiri oleh warga, investasi energi matahari tentu terasa sulit dan sangat memberatkan. Tetapi jika dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukan di Dubai misalnya, hasilnya bisa maksimal dan bertahan lebih dari 20 hingga 30 tahun.

Ketiga, permintaan terhadap energi terbarukan relatif rendah karena pemenuhan kebutuhan energi Indonesia untuk listrik, transportasi, dan industri masih bergantung pada energi fosil yang tersedia secara luas dan lebih murah karena adanya subsidi harga.

Kebijakan seperti ini justru melanggengkan mental warga negara yang cenderung membeli dan menggunakan alat transportasi dengan harga yang rendah, tanpa melihat biaya operasional bahan bakar dan dampaknya bagi lingkungan. 

Mengatasi hal ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Energy Action Forum di New York menawarkan langkah strategis diantaranya penggunaan biodiesel karena lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi.

Indonesia, lanjut Jonan, merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar, dan telah menerapkan biodiesel 20% atau B20 yang terdiri dari 20% Fatty Acid Methy Esters (FAME) dan 80% minyak diesel (CN 48) untuk seluruh kebutuhan bahan bakar diesel dan tahun 2020 nanti akan ditingkatkan menjadi B30.

Meskipun demikian, jika tidak ada peningkatan produktivitas kebun sawit maka ada peluang pembukaan lahan seluas 7, 2 hektare. Pembukaan lahan seperti itu hanya bisa dicegah jika produktivitas kebun dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan bukannya ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku bioenergi.

Keempat, penelitian dan pengembangan belum memadai. Salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan yakni penelitian dan pengembangan bibit padi SRI (System of Rice Intensification) di Kupang oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Universitas Gadjah Mada (Tempo.co, 23 Oktober 2017). 

Bibit ini mampu meningkatkan hasil panen hingga 100 persen dan dapat tahan meski dengan kandungan air yang lebi sedikit. Budidaya SRI ini merupakan bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.



Kelima, pentingnya konsolidasi sipil memproklamasikan konsep masyarakat berkelanjutan. Mengingat Indonesia merupakan negara penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke-4 terbesar di dunia, pendekatan lintas sektor dengan mengandalkan kekuatan sipil merupakan syarat mutlak aksi bersama.

Aksi itu antara lain: mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke sektor energi terbarukan yang rendah karbon guna menjaga temperatur bumi tidak lebih dari 2 derajad Celcius hingga 1,5 derajad celcius dan menyampaikan laporan tahunan sebagaimana yang disepakati melalui brown to green.

Selain itu, perlu juga ditegakkan moratorium hutan dan pengembagan lahan gambut, reforestasi dan mencangkan aksi melindungi air, ikan, dan keanekaagaman hayati. Selanjutnya, perlu ada upaya intensifikasi di bidang pertanian dengan cara meningkatkan produktivitas lahan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih sedikit.

Keenam, seruan menjaga hutan hendaknya menjadi aksi bersama melalui sosialisasi baik formal maupun informal khususnya kepada seluruh elemen masyarakat. Dikatakan demikian karena kesadaran tidak pernah jatuh dari langit. Ia datang justru melalui adanya pemberian informasi, referensi, dan sosialisasi secara berkala dan dengan teknik yang mudah dipahami.

Post a Comment

Previous Post Next Post