Part of

AD

 

(Pentingnya Informasi Pengelolaan Sampah Sebuah Brand)*


Perkawinan bukan sekadar hubungan spiritual
dan pelukan bergairah;
perkawinan juga adalah
tiga kali makan sehari dan ingat membuang sampah
⸻Joyce Brothers (1927-2013), psikolog dan kolumnis AS.

 


Sumber: kajianpustaka.com


Sependek pengamatan saya, jarang ada wacana publik yang mengampanyekan hak konsumen secara masif di Indonesia selain sertifikat halal yang disematkan pada produk tertentu. Namun, alih-alih berhenti di level itu, tulisan ini hadir dengan pertanyaan lanjutan.


Jika halal dan tidak halal berhasil menciptakan daya jangkau yang signifikan, mengapa sertifikat berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak direspon dengan cara yang sama dan menjangkau pelbagai elemen konsumen secara masif?


Saya menduga, hal tersebut terjadi karena ada yang salah dengan cara bernalar konsumen di Indonesia; sekaligus mengungkap kegelisahan David Suzuki ketika ia menulis, “jika kita ingin bergerak menuju masyarakat yang berpolusi rendah dan berkelanjutan, kita perlu membuat konsumen memikirkan pembelian mereka”.


Tetapi caranya bagaimana?


Tulisan ini berargumen bahwa konsumen hanya dapat memikirkan pembelian mereka jika terdapat informasi yang kredibel tentang sebuah produk yang dikonsumsi termasuk pengolahan limbah hasil produksi. 


Itu sama seperti kata kerja Bahasa Latin, “credere” yang berarti percaya, sebagai landasan etis orang memberikan kredit atau pinjaman. Sayangnya, dimensi etis tersebut cenderung diabaikan dalam sistem ekonomi neoliberal yang membuat kegiatan ekonomi dipisahkan dari konteks sosial.



Hak Konsumen Atas Informasi

Bertolak dari kenyataan tersebut, hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) sebagai salah satu dari 4 hak dasar konsumen yang tersurat dalam Peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia (HKKS) adalah contoh paling signifikan.




Di Indonesia, pentingnya eksistensi konsumen ditunjukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab III bagian pertama Pasal 4 UU tersebut, tertulis bahwa selain hak untuk memilih barang atau jasa, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa.


Meskipun demikian, muncul pertanyaan lain: mengapa keberlanjutan lingkungan belum dianggap sebagai bagian dari hak konsumen, baik dari sisi produksi maupun pengolahan limbah hasil konsumsi?


Persis di situlah eksistensi lembaga sosial politik memainkan peran yang sangat signifikan dalam rangka mengedukasi, menyosialisasikan, dan mengkampanyekan proses pengelolaan sampah secara komprehensif. Salah satu lembaga termaksud adalah Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change).


Layanan dari Waste4Change

Sebagai sebuah perusahaan sosial yang didirikan pada tahun 2014, Waste4Change mempunyai misi memberikan layanan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab untuk Indonesia bebas sampah. Terdapat berbagai layanan pengelolaan sampah yang ditawarkan oleh perusahan ini (selengkapnya bisa diakses di sini).




Pertama, layanan untuk perusahaan dan umum👇

      1. Responsible Waste Management (RWM) merupakan layanan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA dengan melakukan manajemen sampah yang 100% terpilah, meningkatkan kepedulian pegawai tentang isu sampah, meningkatkan citra perusahaan, dan sebagai bagian dari ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta mendukung Perpres Nomor 97 Tahun 2017.
      2. Zero Waste to Landfill bertujuan membantu mencegah TPS dan TPA agar tidak kelebihan kapasitas.
      3. Event Waste Management yakni penempatan tempat sampah yang terpilah berdasarkan lokasi strategis selama berlangsungnya acara atau iven tertentu.
      4. In-store Recycling merupakan layanan untuk meningkatkan pengelolaan sampah berlabel merek yang terdiri atas produk gagal, cacat, atau sampah dari sisa produksi; proses distribusi seperti produk yang cacat atau kedaluwarsa; gudang seperti barang retur, bekas, atau rusak; konsumen seperti kemasan kosong atau produk yang sudah selesai digunakan.
      5. Digital Extendend Producer Responsibility merupakan respon strategis atas UU Nomor 18 Tahun 2018 di mana produsen mulai bertanggung jawab atas kemasan yang dihasilkan dari produknya. Melalui “Digital EPR”, Waste4Change coba memberikan layanan pengelolaan materi sampah berlabel merek berbasis aplikasi dan website, sekaligus membuka kerja sama dengan pelaku bisnis dan komunitas lain. Sebagai misal, penerapan EPR bersama klien The Body Shop Indonesia melalui program #BringBackOurBottle atau #BBO
      6. Solid Waste Management Research yakni pengelolaan sampah dengan melakukan analisis terperinci dan mengidentifikasi program dan sistem manajemen sampah yang paling tepat.
      7. Community-Based Implementation merupakan layanan yang membantu klien menerapkan program-program yang mendorong komunitas untuk ikut bertindak dan memberikan kontribusi nyata terhadap krisis pengelolaan sampah di Indonesia.
      8. 3 R School Program merupakan layanan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran generasi mendatang terhadap prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan harian.
      9. Trainning AKABIS (Waste Management Academy) atau Akademi Bijak Sampah merupakan sebuah model edukasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama mengenai pengelolaan sampah yang bertanggungjawab.
      10. Training Black Soldier Fly Learning Center merupakan pusat informasi pengolahan material organik dengan BSF; dan BSF Tools & Products yang menjual larva BSF yang tinggi protein dan bagus untuk pakan ternak.

Kedua, layanan untuk individu👇

      1. Home Composting yang membantu orang untuk mengelola sampah organik di rumah dengan menggunakan tas kompos dari Waste4Change beserta perlengkapan kompos lainnya.
      2. Send Your Waste yang menjadi sarana bagi orang untuk mengirimkan sampah anorganik ke Waste4Change untuk didaur ulang.
      3. Dropbox yakni tempat di mana orang menyetor sampah anorganik ke dalam dropbox Waste4Change untuk didaur ulang. Sebelum itu, sampah tersebut harus dipilah berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, dan residu/sampah yang sulit didaur ulang) (lokasinya di sini).
      4. Personal Waste Management yakni layanan pengangkutan sampah anorganik langsung dari rumah klien.

Strategi Memupuk Kesetiaan

Dalam rangka memupuk kesetiaan konsumen terhadap produk brand tertentu, tulisan ini menawarkan perlunya kerja sama lintas sektoral dengan menjadikan beberapa institusi sebagai sektor kunci antara lain: pemerintah, perusahaan, pendidikan, media massa, institusi agama, generasi muda (milenial), dan LSM.


Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur proses pengelolaan sampah di Indonesia secara holistik. Ini dibuat, tentu tidak hanya dengan mewajibkan warga negara mengurangi penggunaan plastik, tetapi juga mendesak korporasi atau perusahaan (produsen) menerapkan EPR secara jelas.


Skema kerja integrasi antar-stakeholder di industri persampahan untuk meningkatkan tata kelola persampahan di sebuah daerah/kota. Sumber: Waste4Change


Demikian juga media massa, perlu diarahkan oleh KPI dan Dewan Pers untuk menyertakan informasi dan pengetahuan dalam setiap publikasinya tentang bagaimana masyarakat mengelola sampah di level rumah tangga. Atau institusi agama yang tidak hanya berhenti pada sertifikat halal melainkan juga mewajibkan sertifikat berkelanjutan.


Begitu pula dunia pendidikan, hendaknya fokus pada penciptaan teknologi pengolahan sampah atau mendesain inovasi teknologi menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan.


Last but not least, generasi milenial sebagai kategori usia produktif mayoritas di Indonesia hendaknya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, sebab ketahanan lingkungan di masa depan sangat tergantung pada kesadaran generasi tersebut.


*Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Menulis Blog Waste4Change Sebarkan Semangat Bijak Kelola Sampah 2021


Yohanes Wele Hayon

 

Post a Comment

Previous Post Next Post