Part of

AD


Konsep identitas yang dibahas dalam tulisan ini bukan dalam pemahaman esensialisme dan foundasionalisme yang berupaya mencari karakteristik (esensi) dan memberi pendasaran (fondasi) yang tetap (fixed) mengenai sesuatu.

Kecenderungan semacam itu berbuntut pada klaim tentang adanya subyek yang rasional dan otonom. Imbasnya yakni, ketika berbicara tentang politik identitas, asosiasi orang diantar pada gejala politik SARA (Suku, Agama, dan Ras). Celakanya lagi, pola pikir seperti ini justru direproduksi terus menerus, bahkan oleh tidak sedikit akademisi di Indonesia.

Fenomena seperti itu merupakan konsekuensi lanjutan dari projek esensialisme pada era modern yang berupaya memberi landasan bagi subjek melalui penalaran metafisika Barat.

Di situ, identitas subjek didefinisikan melalui logika transendensi yang mengandaikan adanya nilai universal dan tetap. Akibatnya, terjadi pendepakan secara masif terhadap dimensi lain dari subjek yang berada di luar kerangka epistemologis tersebut.

Proses pendepakan terhadap ‘yang lain’ mengakibatkan terjadinya diskriminasi berlebihan baik melalui aparatus represif negara maupun aparatus ideologis sipil.

Marxisme sebagai sebuah paham yang lahir dan tumbuh dalam dunia modern tidak luput dari cara pandang seperti itu. Bagi Marxisme, ekonomi senantiasa mendeterminasi suprastuktur termasuk perihal identitas yang terbagi menjadi dua: kelas proletar dan kelas borjuis.

Merespon hal tersebut, Laclau dan Mouffe mengkritik sekaligus memberikan cara pandang lain tentang identitas.

Di tangan Mouffe, identitas tidak lagi dideterminasi oleh ekonomi dan melahirkan dikotomi kelas sebagaimana yang dipahami Marxisme. Ada identitas-identitas yang tidak dideterminasi oleh basis/suprastruktur ekonomi seperti orientasi seksual, kepedulian akan lingkungan, feminisme, identitas berbasis isu, dan lain-lain.

Maksudnya, identitas selalu berada dalam proses pembentukan dan hendaknya senantiasa direaktivasi. Dengan kata lain, identitas bersifat cair; berlawanan dengan pemahaman umum yang melihat identitas secara material dalam KTP: Perempuan, Flores, Katolik, Belum Menikah.

Tindakan mereaktivasi identitas mutlak diperlukan agar membuka kemungkinan bagi formasi agensi politik, di mana identitas hendaknya selalu merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen baik itu melaui cara metonimik atau metaforik.

Metonimik merupakan istilah dalam tradisi linguistik tentang tanda. Dalam konteks pembentukan identitas politik, metonimik berarti penanda yang satu menandai penanda yang lain. Atau, identitas yang satu menguatkan identitas yang lainnya dan kemudian membentuk sebuah identitas kekuasaan politik.

Sementara itu, cara metaforik bekerja dengan logika subsitusi, seleksi, kondensasi (penyingkatan) yang merujuk pada kesamaan sebuah penanda. Itu berarti sebuah penanda tunggal dihadirkan untuk merepresentasikan subjek-subjek politik yang ada.

Kesimpulannya, identitas feysbukers sekalian adalah fiksi (bukan fiktif). Ia dibentuk oleh pelbagai wacana yang bertebaran dalam hidupmu.

Apakah Anda orang Indonesia Timur, Tionghoa, Papua, 'berkulit hitam atau putih', heteroseksual atau LGBT, mayoritas vs minoritas, pribumi vs pendatang, dan seterusnya adalah murni fiksi.

Ia diciptakan, dibentuk, dan disebarluaskan demi melanggengkan wacana tertentu entah itu projek kolonianlisme Belanda, pembangunan era Soeharto, atau infrastruktur rezim Jokowi.

Jadi, stop sudah menghubung-hubungkan identitas dengan ras!

Post a Comment

Previous Post Next Post