Part of

AD

Diskursus tentang gender dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fenomena yang mengemuka karena adanya ketidakadilan gender yang umumnya dialami oleh kaum perempuan. 


Namun, jika ditilik lebih jauh, persoalannya semakin runyam ketika ekspresi gender yang muncul kemudian, kini melampaui opoisi biner, antara laki dan perempuan. 


Maksudnya, ekspresi gender menjadi semakin bervariatif. 


Ketika matriks gender/seks itu univokal dan dimapankan; ketika jenis kelamin tertentu harus memerankan peran gender dan seks tertentu sementara yang diluarnya didefinsikan sebagai abnormal, univokalitas apa pun bentuknya akan bertabrakan dengan gerak pluralitas ini.[1] 


Dari penjelasan di atas, bagaimana menjelaskan gender si A yang memiliki assigned gender laki-laki, merasa diri sebagai laki-laki, menyukai laki-laki, tetapi menikahi perempuan dan memiliki anak? 


Atau seorang dengan assigned gender perempuan, merasa diri sebagai laki-laki, menikah dengan laki-laki selama 40 tahun dan sesudah suaminya meninggal, memutuskan untuk berpacaran dengan perempuan?


Keberagaman ekspresi gender ini menunjukkan bahwa tidak ada matriks gender yang bersifat stabil. 


Dengan bantuan para pemikir postmodernis dan postrukturalis yang menempatkan hasrat sebagai objek kajian, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa keberagaman gender merupakan akibat langsung dari adanya hasrat yang secara inheren melekat dalam diri manusia. 


Selanjutnya, dari teoretisasi tersebut, tulisan ini berupaya memosisikan diskursus tentang keberagaman gender dalam lanskap Hak-hak Asasi Manusia (HAM) terutama berkaitan dengan produk hukum dan implikasinya pada rekognisi sosial.


Rekognisi Sosial dan Produk Hukum di Indonesia


Meskipun keberagaman gender diasumsikan berasal dari hasrat yang inheren dalam diri manusia, namun penerimaannya dalam lingkup sosial masih saja diperdebatkan. 


Ilmu-ilmu sosial yang diharapkan bisa menemukan solusi atas kebuntuan tersebut masih terjebak dalam oposisi biner seperti laki-laki dan perempuan (heteronormativitas). Akibatnya, terjadi kesimpangsiuran wacana dan ketergesaan aparat negara menggunakan cara kekerasan untuk mendepak apa yang dianggap abnormal seperti LGBT. 


Dalam kaitannya dengan hal itu, data yang dirilis Arus Pelangi menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan, 79,1% bentuk kekerasan psikis, 46,3% bentuk kekerasan fisik, dan ada juga kekerasan ekonomi, seksual, keluarga, dan seterusnya.[2] 


Baca Juga: Pendidikan dan Kedaulatan Perempuan


Selain itu, kekerasan terhadap LGBT tampak semakin legitim atas nama tradisi, hukum positif, dan moralitas agama. Sebut saja misalnya insiden penggebrekan 141 pria yang diduga homoseksual di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (22/5/2017), hukum cambuk pasangan gay di Aceh, kisruh pernikahan gay di Ubud, Gianyar, Bali pada semptember 2015, dan berita tentang ditangkapnya sejumlah 14 orang oleh Satreskrim Polresta Surabaya dalam Pesta Gay di Hotel Oval Surabaya pada awal Mei.[3]


Sesungguhnya keberadaan komunitas LGBT telah diakui oleh negara antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8/2012 tentang Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian sebagai kelompok sasaran yang menerima manfaat dari program coda departemen tersebut. 


Namun, yang prosedural tidak selamanya berjalan sejajar dengan yang substansial. Maksudnya, adanya produk hukum tidak otomatis menjamin adanya rekognisi sosial di dalam masyarakat. Dalam diskursus Marxian misalnya, persoalan ini tidak sesederhana mengatakan bahwa ketidakadilan yang dialami LGBT dilatarbelakangi oleh adanya variasi kelas sosial. 


Analisis Marxian dalam hal ini tidak lagi mengena dalam membaca peminggiran kelompok jenis ini karena persoalan LGBT bukan persoalan kelas semata tetapi ada berbagai diversitas di dalamnya. 


Contohnya, meskipun kesetaraan kelas tercapai, persoalan bukan hanya sampai di situ, melainkan ada ketidaksetaraan lain—apakah kemampuan produktifnya, keperluan dan kebebeasannya terjamin serta hak-hak keberadaan identitasnya tidak terdiskriminasi. 


Jadi, misalnya dalam membicarakan masalah gender atau orang kulit hitam, bukan masalah kesempatan dan kondisi ekonomi semata. Lebih dari itu, bagaimana orang tersebut dipersepsikan dan diterima eksistensinya dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga ada hubungannya dengan fungsionalitas dan kapabilitasnya sebagai manusia yang bermartabat.[4]


Sehubungan dengan hal di atas, teori keadilan distributif John Rawls pun tidak mencukupi karena tidak mampu menjawab tentang yang status “lain”, sebab menurut Rawls selama distribusi tersebut dilakukan secara adil dengan kedudukan moral original position atau posisi asali, yaitu mampu membuat keputusan-keputusan rasional maka keadilan bisa dicapai.[5] 


Pemikiran yang masih berlandaskan pada metafisika Barat ini dikritik  oleh feminis Susan Moller Okin karena agen Rawls adalah agen yang tidak memiliki kepentingan, tidak bertubuh, dan bersembunyi, seakan-akan semua orang memiliki kepentingan dan kondisi yang sama. 


Padahal, menurut Okin, bagaimana bisa menganggap seorang ibu kulit hitam yang membesarkan anaknya sendiri dapat memiliki kepentingan yang sama dengan seorang laki-laki kulit putih yang mapan? Rawls tidak pernah mencoba memahami titik pijakan ibu kulit hitam tadi.[6]


Ketiadaan rekognisi dan diperparah oleh betapa variatifnya produk hukum di Indonesia merupakan sejumlah kesulitan serius dalam upaya menyelesaikan persoalan LGBT. Memang, di banyak negara, hukum sipil harus bersaing dengan hukum adat atau hukum agama yang sering bias gender. Untuk konteks Indonesia kekerasan gender dilembagakan lewat kebijakan-kebijakan daerah seperti dicatat Komnas Perempuan pada tahun 2010 sebagai berikut:


Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara 1999 dan 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Kebijakan dae­rah tersebut diterbitkan di 69 kabupaten/kota di 21 provinsi dan lebih dari setengah kebijakan daerah yang diskriminatif itu (80 kebijakan) diterbitkan nyaris serentak, yaitu antara 2003 dan 2005. [7]


Persoalan menjadi lebih rumit lagi ketika konsep hukum kodrat atau ius naturale ini mendapat legitimasi teologis dengan mengatakan bahwa ius naturale sebagai cerminan ius divinum. Dengan demikian diskriminasi terahadap LGBT mendapat legitimasi teologis yang cenderung heteronormatif. 


Pelanggaran ius divinum akan menyebabkan Allah atau dewa murka. Kemurkaan tersebut terungkap dalam bentuk hukuman berupa bencana alam. Untuk sebuah masyarakat yang religus, tatanan patriarki yang menindas sulit dibongkar karena mendapat legitimasi teologis. 


Oleh karena itu, diskriminasi gender hanya bisa diatasi jika analisis gender mampu menghubungkan struktur relasi antargender dengan konteks budaya dan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya. Maka setiap model argumentasi kulturalistis atau esensialisme kultural yang menolak hak-hak asasi kaum perempuan atas nama budaya dan tradisi harus dipersoalkan. 


Tuntutan untuk menghormati tradisi dan keunikan budaya tidak boleh menjadi alasan melecehkan kebebasan individu untuk bersikap menurut tradisi, budaya dan sistem kepercayaan atas dasar keputusan dan penilaian pribadi yang independen.[8]


Beberapa Kelemahan Feminisme Konvensional


Ketaktuntasan pembahasan mengenai keberagaman gender dipengaruhi oleh salah satu faktor penting yakni gagalnya feminisme konvensional dalam memformulasikan ontologi dan epistemologi pendekatannya, antara lain: 


Pertama, feminisme mengasumsikan punya masalah dan karakteristik yang sama, seolah semua perempuan bisa diringkas dan disederhanakan dengan satu kategori yakni “perempuan”. 


Padahal ada perempuan transgender yang dipermasalahkan seks dan identitasnya, ada perempuan yang karena kondisi tertentu tidak bisa melahirkan sehingga dicemooh, atau perempuan lesbian, yang dianggap menyimpang. 


Ada juga perempuan dunia pertama dan perempuan dunia ketiga yang mengalami lapis-lapis penindasan misalnya patriarkhi, kapitalisme, warna kulit, dan sebagainya. 


Kedua, feminisme meyakini adanya referensi yang stabil antara gender dan seks. Bagi feminisme, gender adalah manifestasi dan akibat dari seks. 


Seks adalah “esensi” yang harus diaktualisasikan menjadi gender. Seks juga adalah sebab desire terhadap gender. Implisitnya, kalau punya penis maka harus memakai atribut laki-laki dan menyukai perempuan, demikian pun kalau memiliki vagia maka harus memakai atribut perempuan, menyukai lawan jenis dan tidak bisa sebaliknya. 


Ketiga, dengan mengakui naturalitas seks dan referensi yang stabil, feminisme mengasumsikan stabilitas gender, stabilitas seks, dan berasosiasi bahwa seks dan tubuh di luar sejarah, sedangkan di luar diskursus adalah kemustahilan.


Karena ketiga faktor di atas, feminisme gagal memahami mengapa perempuan transgender, yang tidak bisa melahirkan dianggap sebagai warga negara kelas dua. Dengan kata lain, feminisme memahami perempuan dari gender semata, padahal ketertindasan perempuan tidak bisa dipahami dari sisi gender tetapi juga dari sisi seksualitas. 


Meskipun demikian, salah satu sumbangan tersebesar dari feminisme adalah melihat bahwa gender merupakan konstruksi sosial. Karya Simone de Beauvoir, The Second Sex (1949), misalnya, memberi inspirasi. 


Ia merangkum pelbagai bukti filsafat, psikologi, antropologi, sejarah, sastra, dan anekdot untuk memproklamasikan bahwa femininitas dan domestisitas bukanlah sifat alami perempuan, melainkan kreasi artifisial-kultural yang membatasi kebebasan perempuan dan menolak mereka untuk mewujudkan kemanusiaan sepenuhnya. Dengan kata lain, seorang terlahir bukan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan.


Dalam perkembangan selanjutnya, hemat saya, wacana mengenai keberagaman ekspresi gender mulai ramai dikaji oleh feminisme dengan pelbagai pendekatan baik itu entnografi, fenomenologi, dan seterusnya. 


Salah satu sumbangan gerakan feminisme di Indonesia misalnya, terutama Jurnal Perempuan, pada akhirnya mampu memformulasikan bahwa dari perspektif HAM, LGBT juga disebut sebagai SOGIE (Sexual Orientation Gender Identity and Expression atau orientasi seksual dan identitas gender). 


Hal tersebut berjalan sejajar dengan Prinsip Yogyakarta,[9] yang menjelaskan bahwa orientasi seksual dipahami sebagai kapasitas masing-masing orang untuk memunculkan ketertarikan emosional, rasa sayang dan ketertarikan seksual, serta hubungan intim dan seksual dengan individu dari gender yang berbeda atau sama atau lebih dari satu gender.


Mengelaborasi Hasrat


Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keberagaman gender merupakan implikasi lanjutan dari hasrat (desire) yang inheren dala diri manusia. 


Dalam teorinya Sigmmund Freud mengakui bahwa seksualitas sebagai bagian inheren dari diri. Dalam hubungannya dengan hal itu, Freud membagi tiga tingkat yakni id, ego, superego. 


Id itu adalah hasrat yang paling jujur yang ada di subconcious kita yang tanpa disadari sering direpresi. Di dalam id, bukan hanya hasrat untuk makan, minum, dan lainnya untuk keperluan biologis, tetapi juga seks. Berkaitan dengan hasrat tersebut, dalam karyanya yang berjudul “A Child is Being Beaten by His Father” Freud membahas mengenai mutability atau shuffling dari fantasi.[10] 


Mengomentari hal ini, Yulius mengatakan,

Dalam teori Freud kita bisa lihat bahwa saya bisa shuffling, bahkan ketika saya melihat film porno misalnya, karena saya sekarang sedang mengkaji film porno heteroseksual, saya bisa mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, membayangkan diri saya penetrasi si perempuan, atau saya bisa membayangkan sebagai perempuan yang dipenetrasi, atau saya bisa menjadi pengintip, yang mengintip saja segala kegiatan itu, dan semua hal itu terasa nikmat. Ini dia yang luput dari teori feminis pada saat itu untuk melihat bagaimana mutability  dari fantasi. Kita bisa berpindah-pindah.[11]


Implikasi lanjutan dari pernyataan di atas adalah bahwa tidak ada orang yang 100% maskulin atau 100% feminin karena hasrat bersifat cair dan tidak ajek. 


Atau mengikuti bahasanya Lacan, pemenuhan hasrat hanya akan memunculkan hasrat yang baru karena yang dipenuhi masih pada taraf drive. 


Baca Juga: Di Balik PDKT yang Bermakna Terdapat Psikoanalisa yang Kuat


Jika demikian, bagaimana seharusnya memosisikan persoalan ini dalam lanskap Hak-hak Asasi Manusia? 


Menjawabi pertanyaan ini, hemat saya, perlu sikap kehati-hatian karena beberapa hal: 


Pertama, mengutamakan kebebesan individu yang akhirnya terjerumus pada liberalisme radikal tentu tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, tidak bisa dengan mengandalkan status hasrat, orang dengan sesuka hati berpindah dari satu ekspresi gender ke ekspresi gender yang lain. 


Kedua, konsekuensi lanjutan dari hal sebelumnya adalah keterpecahan subjek (bahasanya psikoanalisa: schizofrenia) di mana tidak ada identitas tunggal yang menjadi rujukan dalam bertindak. 


Ketiga, mempertimbangkan status politis individu sebagai manusia. Perspektif ini saya pinjam dari Hannah Arendt dalam karyanya Human Condition yang menekankan status kemanusiaan seseorang sebelum predikat lain seperti warga negara, agama, etnik, gender, seks, dan ras. 


Dengan menempatkan kemanusiaan sebagai basis filosofis penalaran, keberagaman ekspresi gender bisa diterima secara teoretis (meskipun dalam praktik sosial masih sulit). Adapun keberagaman ekspresi gender termaksud dapat dilukiskan melalui tabel di bawah ini: [12]


Seks

Perempuan

Interseks

Laki-laki

 

Assigned Gender

Perempuan

 

Laki-laki

 

Identitas Gender

Perempuan

Bigender

Laki-laki

Bukan keduanya

Orientasi Seksual

Kepada laki-laki

Kepada keduanya

Kepada perempuan

Bukan keduanya

Ekspresi Gender

Feminin

Androgini

maskulin

Gender Non-conforming

Catatan: Assigned gender merupakan identitas kelamin yang secara spesifik terdapat di dalam akta kelahiran seseorang, identitas gender adalah sebuah kesadaran diri merasa sebagai laki-laki atau perempuan, orientasi seksual merupakan ketertarikan secara seksual baik kepada sesama maupun lawan jenis atau dua-duanya. Sementara itu, ekspresi gender yaitu perwujudan ekspresif dari seseorang dalam bersikap entah feminin, maskulin, androgini atau non-conforming.


Dari tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 


Pertama, assigned gender sebagai perempuan, merasa diri perempuan, berperilaku feminin, tertarik kepada laki-laki (heteroseksual). 


Kedua, assigned gender sebagai perempuan, merasa diri laki-laki, berperilaku maskulin, tertarik kepada perempuan (tomboi). 


Ketiga, assigned gender sebagai perempuan, merasa diri sebagai perempuan, berperilaku feminin, tertarik kepada perempuan (lesbian). 


Keempat, assigned gender sebagai laki-laki, merasa diri laki-laki, berperilaku maskulin, tertarik kepada laki-laki (gay). 


Kelima, assigned gender sebagai laki-laki, merasa diri sebagai perempuan, berperilaku feminin, tertarik kepada laki-laki (waria). 


Keenam, assigned gender perempuan, merasa diri perempuan, berperilaku androgini, tertarik kepada laki-laki dan perempuan. 


Ketujuh, assigned gender laki-laki, merasa diri laki-laki, berperilaku androgini, tertarik kepada laki-laki dan perempuan. 


Kedelapan, assigned gender perempuan, merasa diri perempuan, berperilaku gender non-conforming, tertarik bukan kepada laki-laki atau perempuan. 


Kesembilan, assigned gender laki-laki, merasa diri laki-laki, berperilaku gender non-conforming, tertarik bukan kepada laki-laki atau perempuan. Penjabaran ini bisa dilanjutkan berdasarkan ekspresi gender yang muncul kemudian.


Penutup


Sumbangan postrukturalisme dalam mengelaborasi hasrat merupakan cara pandang baru yang berusaha memberi landasan ontologis terhadap keberagaman ekspresi gender. 


Dari perspektif itu, berbicara tentang LGBT tidak berkorelasi semantis dengan queer karena yang terakhir memiliki cakupan yang lebih luas. 


Salah satu cara untuk menjembatani pertentangan tersebut adalah dengan menempatkan status kemanusiaan sebagai pijakan sebagaimana yang tersirat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). 


Meskipun demikian, legalitas formal tersebut tidak selamanya diterima secara sosial melalui adanya rekognisi dalam masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, organisasi LGBT, cendekiwan, dan aktivis feminis hendaknya memformulasikan argumentasi yang sesuai dengan konteks di Indonesia. 


Dengan kata lain, perjuangan organisasi LGBT hendaknya memprioritaskan soal pengakuan sosial terlebih dahulu.Tanpa adanya pengakuan, hal-hal lain seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan akan sulit dicapai.


Catatan Kaki dan Daftar Pustaka (tidak ditampilkan) 

Jika butuh referensinya, silakan hubungi saya melalui yohaneshayon@gmail.com

 

Post a Comment

Previous Post Next Post