Part of

AD

…pemoeda kita itoe oemoemnja hanja mempoenjai ketjakapan oentoek mendjadi serdadoe, jaitu berbaris menerima perintah menjerang, menjerboe dan berjibakoe dan tidak pernah diadjar memimpin

—Sjahrir


Cukup sulit menggambarkan trajektori politik kaum muda dewasa ini tanpa menoleh sebentar pada sejarah pergerakan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan.


Pada masa pergerakan hingga Orde Lama, melalui adagium “politik sebagai panglima”, pelbagai entitas plural yang tidak jarang bersebrangan secara ideologis berhasil didamaikan guna menjaga keutuhan NKRI. Pada masa ini, kaum muda identik dengan komunitas politik yang revolusioner. 


Selanjutnya, memasuki Orde Baru, aura dominan politik revolusioner kaum muda perlahan-lahan ditanggalkan, satu per satu, nyaris seluruhnya. Imbasnya, kaum muda dianggap sebagai kumpulan orang yang belum dewasa dan karena itu butuh dibimbing dan bila perlu didisiplinkan. 


Melalui adagium “ekonomi sebagai panglima”, projek developmentalisme secara sistematis mendepak aktivitas politik karena dianggap berpotensi mengganggu kemapanan rezim dan karena itu lebih pantas disimpan di dalam laci almari.


Selanjutnya, memasuki era reformasi yang ditandai dengan dibukannya keran negosiasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, politik diidentikan dengan kebisingan. Pelbagai gagasan simpang siur, datang dari berbagai arah. 


Orang membicarakan apa saja sekalipun tidak mengatakan apa-apa. Hampir mustahil menemukan rujukan yang pasti dan tunggal bagi apa yang jamak dikenal sebagai ‘kepentingan rakyat’ (the demos). 


Tepat dalam konteks seperti inilah, membincang politik berarti berbicara tentang bagaimana menghidupkan kembali imajinasi yang dahulu pernah bergelora di dalam kepala dan dada kaum muda, tokoh pergerakan nasional. 


Mengenai hal ini, sastrawan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer ketika merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 pada tahun 2006 lalu, melontarkan sebuah pertanyaan yang hemat saya masih relevan hingga saat ini: 

“Mengapa pemuda, yang dengan gemilang menyingkirkan rezim Soeharto, tidak menghasilkan tokoh politik nasional? Padahal pemudalah yang memberikan kepemimpinan dan energi dalam setiap perubahan penting di sepanjang sejarah Indonesia serta tampil menjadi tokoh politik nasional. Mengapa sekarang tidak”?


Menjawabi pertanyaan tersebut, dalam Bumi Manusia, Pram menjadikan tokoh Minke sebagai prototipe militansi kaum muda Indonesia. Sayangnya, Minke hanyalah nada minor dari narasi besar dan eksklusif yang sengaja dimainkan oleh kekuasaan elite kolonial. 


Ia, seperti tokoh pangeran cilik dalam Little Prince karya Antonie de Exupery, tidak mampu berbuat banyak. Dua-duanya hanyalah pemimpi yang bekerja sendirian. Padahal, gerakan membutuhkan konsolidasi sipil secara kolektif-kolegial. 


Jika zaman sebelumnya, nasionalisme merupakan perekat yang paling ampuh untuk menggalang persatuan, pada masa ini nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan yang signifikan dalam sejarah dunia. 


Dalam bukunya The End of History and the Last Man, Francis Fukuyama melihat kian surutnya nasionalisme lama di negara-negara demokratis. Kalaupun mereka masih berpegang pada nasionalisme, itu lebih bersifat kultural ketimbang politik (karena lebih toleran).


Di dalam tulisan ini, saya coba menawarkan beberapa strategi gerakan politik alternatif berdasarkan analisis filosofis dan sosiologis dari pemikir politik radikal Ernesto Laclau dan istrinya Chantal Mouffe. 


Selain itu, dalam rangka memperkaya pembahasan, tulisan ini juga menggunakan beberapa konsep kunci dari psikoanalisa Jacques Lacan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembentukan subjek kaum muda Indonesia menjadi agen dalam sistem. Melalui politik agensi, pelbagai kepentingan partikular dapat didengar dan diakomodir tuntutan dan kepentingannya.


gerakan kaum muda Indonesia
Sumber: buku Peranan Kramat Raya, Kemdikbud.go.id


Reorientasi Imajinasi Politik Kaum Muda Indonesia

Terdapat tiga pokok pikiran yang meskipun luas cakupannya, coba saya jelaskan di dalam artikel ini untuk menganalisis bentuk dan substansi gerakan politik kaum muda di Indonesia. 


Pertama, saya berupaya mendeskripsikan konsep politik dari perspektif postruktrukturalisme dan bagaimana konsep itu dipahami dan diterapkan dalam membangun konsolidasi sipil. 


Kedua, berdasarkan pemahaman itu, saya akan menunjukkan keterbatasan dan ketakcukupan gerakan politik kaum muda Indonesia saat ini dan bagaimana hendaknya kaum muda memahami gerakan. 


Ketiga, sambil berkaca pada pengalaman Rosa Luxemburg yang juga digunakan oleh Ernesto Laclau dalam mengembangkan kerangka teoretik gerakan sosial, saya coba mengontekstualisasikan hal itu dalam gerakan kaum muda di Indonesia. 


Tentu, semua analisis ini bersifat umum dan karena itu penggunaannya sangat bergantung pada kecakapan kaum muda dalam membaca gejala sosial yang ada di lingkup daerahnya masing-masing.


Dimensi Ontologis Politik

Dimensi ontologis merupakan karakter politik yang sangat jarang disentuh baik dalam perbincangan maupun dalam aktivitas politik. Padahal, dimensi inilah yang memberikan makna paling autentik bagi politik sebagai segala ikhtiar yang tumbuh dari rasa ikut memiliki segala suka duka dan hal ihwal masyarakat, dan karenanya ikut bertanggung jawab serta menyumbang demi kesejahteraan umum. 


Dengan kata lain, pendepakan dimensi ontologis menyebabkan politik dimengerti sekadar instrumen bagi beroperasinya kekuasaan di tubuh birokrasi. Akibatnya, ketika berbicara tentang politik, asosiasi orang diantar pada satu-satunya penanda tunggal yakni institusi pemerintah atau negara. Imbasnya, aktivitas politik warga negara diukur hanya berdasarkan partisipasinya dalam iven seremonial seperti pemilihan umum.


Pereduksian makna politik dalam cara pandang seperti ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan antara negara dan agama sejak abad pencerahan di Eropa. Pada masa itu, negara berkuasa mengelola dan mengatur kepentingan publik. Sedangkan segala sesuatu yang berada di wilayah privat yang merupakan kewenangan institusi agama dan tradisi tidak boleh diintervensi oleh negara. 


Perspektif seperti ini bukan hanya beroperasi di level sistem atau birokrasi tetapi juga di dalam mental dan cara bernalar warga negara. Karena terlanjur menganggap politik sebagai urusan birokrasi, masyarakat lalai memerhatikan dimensi ontologis politik yang justru mereka hidupi setiap hari, bahkan di dalam komunitas kecil seperti keluarga. Ketika orangtua mengajarkan anaknya agar tidak berbohong, ia sedang berpolitik; ketika seorang anak mengoreksi kekeliruan orangtuanya, ada aktivitas politik di situ.


Dalam kaitannya dengan hal di atas, Claude Lefort membedakan ‘politik’ dari ‘yang politis’ (the political). Menurut Lefort, karakteristik ‘yang politis’ adalah konfliktual karena mengandung dimensi antagonisme.[1] Elemen inilah yang kemudian menciptakan limitasi internal serentak membentuk tatanan sosial. 


Secara sederhana dapat dibahasakan demikian: ketika sedang berkonflik (dalam arti yang luas, bukan kekerasan), seseorang menciptakan batas politis (political frontier) dengan orang lain yang ia anggap sebagai lawan (bukan musuh). Bereferensi pada batas itulah, ia kemudian membentuk identitasnya di hadapan sang lawan.


Sementara itu, ‘politik’ berhubungan cara mengorganisasikan dan mengarahkan dimensi konfliktual yang inheren dalam kehidupan masyarakat melalui mekanisme institusional tertentu. Bagian terakhir inilah yang kemudian dikenal melalui penanda seperti birokrasi dan seperangkat kebijakan.





Reformasi Gerakan Politik Kaum Muda Indonesia

Berdasarkan pembedaan (differentia specifica) di atas, cukup jelas bagi kita untuk membaca dan menganalisis gerakan politik kaum muda di Indonesia. 


Sepintas dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit kaum muda Indonesia yang memahami gerakan politik dengan cara yang sangat reduksionistik dalam bentuk menyingsingkan lengan baju, turun ke jalanan, dan membakar benda-benda, dan tak jarang menyebabkan kemacetan lalu lintas. 


Jika gerakan kaum muda masih dipahami dengan cara seperti itu, berarti ada yang keliru dengan imajinasi politik kaum muda Indonesia saat ini. 


Sebagaimana kritikan Laclau dan Mouffe terhadap ilusi demokrasi liberal dalam Hegemony and Socialist Strategy, gerakan kaum muda saat ini masih melulu menekankan kebebasan dan kesetaraan dan luput memperhatikan dimensi yang paling sublim (yang politis) dalam diri masyarakat. 


Pengabaian terhadap dimensi itulah yang membuat gerakan politik kaum muda tampak kurang memadai baik dari sisi strategi maupun substansi. 


Dalam hal strategi, alih-alih belajar dari pengalaman kaum muda zaman revolusi, gerakan kaum muda justru terjebak dalam romantisisme dan gampang terpolarisasi. Hal ini tampak misalnya dalam cara kaum muda mendefinsikan gerakan politik semata-mata hanya berbentuk demonstrasi yang tidak jarang justru disetir oleh elite politik tertentu dalam tubuh kekuasaan. 


Sementara itu, substansi gerakan tersebut tidak cakap menjembatani imajinasi kaum muda saat ini dengan imajinasi politik kaum muda zaman sebelumnya. Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan kaum muda membangun konsolidasi sipil baik di dalam tubuh gerakan itu sendiri maupun di level akar rumput. 


Selain itu, ketiadaan kerangka analisis yang komprehensif membuat gerakan kaum muda dewasa ini justru bertitik tolak pada isu yang dimainkan oleh media massa nasional. Apalagi, alih-alih berhasrat mengubah tatanan sosial yang dianggap diskriminatif, gerakan kaum muda justru belum didukung oleh adanya media massa alternatif yang berguna bagi desiminasi gagasan dan ideologi kaum muda ke tengah masyarakat.


Hadir sebagai strategi pembanding, gerakan kaum muda Indonesia perlu dibekali dengan riset yang mendalam tentang sturktur sosial masyarakat dengan mengandalkan mekanisme gerakan yang bekerja di semua lini. 


Selain itu, bentuk gerakan kaum muda juga mesti direformasi mengingat gerakan berbentuk demonstrasi tampak semakin tidak relevan jika tanpa ada agen yang berada di dalam tubuh sistem. Pentingnya agen dalam tubuh kekuasaan membenarkan apa yang menjadi kegelisahan utama para pemikir postrukturalisme. 


Dengan menggunakan perspektif psikoanalisa Lacanian, gerakan kaum muda untuk mengubah sebuah sistem yang dianggap buruk tidak cukup jika dilakukan hanya dengan mengandalakan cara-cara konfrontatif. Sebaliknya, ontologi gerakan hendaknya mengandalkan cara-cara negosiasi. 


Dikatakan demikian karena menyitir Lefort, democracy is founded upon the legitimacy of debate as to what is legitimate and what is illegitimate—a debate which is necessarily without any guarantor and without any end (Lefort dalam Marchart, 2007:105). Keberhasilan negosiasi tersebut bergantung pada kecerdasan politik agensi yang dimiliki oleh kaum muda di tubuh kekuasaan. 


Hal ini penting karena di dalam sistem demokrasi, pertarungan gagasan jauh lebih etis daripada pertarungan fisik. Mempertengkarkan program pembangunan masyarakat jauh lebih politis daripada perselisihan mengatasnamakan kelompok partikular tertentu.


Gerakan Multi-Front

Saat ini, kita dikelilingi oleh pluralitas identitas baru seperti kaum gay, lesbian, transgender, feminisme, dan sebagainya. Dibahasakan secara berbeda, kita dihadapkan pada profelirasi dari pelbagai tuntutan partikular baru. Tuntutan dari kelompok feminis untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan atau tuntutan kaum gay atas ruang mereka, representasi politik mereka dalam berbagai iven, dan sebagainya. 


Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perpecahan dan polarisasi dalam gerakan kaum muda, dibutuhkan gerakan multi-front untuk menggalang persatuan pelbagai entitas partikular yang tersebar dalam tubuh masyarakat. 


Persatuan yang dimaksudkan di sini bukan dalam arti sempit yakni membuat menjadi satu melainkan sebagai cara pandang yang memungkinkan pelbagai entitas plural termaksud dapat eksis dalam kebersamaan guna memperjuangkan tuntutan yang satu dan sama.


Mewujudkan hal ini, kaum muda Indonesia perlu mengubah orientasi gerakan yang konfrontatif sifatnya kepada gerakan multifront yang melibatkan pelbagai elemen entah itu LSM, institusi adat, para aktivis di berbagai bidang kajian, institusi agama, birokrat dan politisi, dan seterusnya. 


Jika gerakan konfrontatif cenderung menghabiskan terlalu banyak energi, gerakan multifront lebih memilih cara-cara sosiologis seperti akomodasi dan negosiasai. 


Akomodasi berkaitan dengan bagaimana menghimpun pelbagai tuntutan partikular ke dalam sebuah wadah tuntutan bersama, dan negosiasi berhubungan dengan cara menyampaikan tuntutan tersebut melalui saluran yang efektif dan efisien. 


Mengenai hal ini, saya memang tidak menyalahkan sepenuhnya aksi mahasiswa yang berdemonstrasi di gedung DPR/DPRD beberapa bulan terakhir. Kekesalan saya muncul karena mahasiswa menjadikan demontsrasi sebagai satu-satunya cara menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. 


Padahal, sistem demokrasi menyediakan pelbagai jenis kanal aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan, kritik, dan saran bagi penyelenggara negara. 


Apalagi, mahasiswa belum memiliki kader yang terikat secara ideologis di dalam tubuh sistem yang ingin dikritik. Hal itu menyebabkan gerakan kaum muda khususnya mahasiswa tidak ideologis—untuk tidak menyebutnya percuma.


Kesimpulan

Absennya dimensi ontologis menyebakan politik dianggap asing bagi masyarakat tak terkecuali gerakan kaum muda di Indonesia. Dikatakan demikian karena berpolitik semata-mata dipahami sebagai hal yang berurusan dengan institusi negara dan birokrasi. 


Akibatnya, gerakan politik kaum muda di Indonesia kehilangan landasan pijak keterlibatan dan gampang terfragmentasi oleh permainan klaim dan isu. 


Mengatasi hal ini, dibutuhkan reaktivasi politik kepada maknanya yang paling autentik (yang politis) dan dengan cara-cara yang sosiologis.


Salah satu cara mengaktifkan kembali ‘yang politis’ dapat ditempuh melalui riset yang mendalam tentang struktur dan bentuk kehidupan sosial masyarakat. 


Kajian tersebut merupakan pertanggungjawaban intelektual kaum muda dalam mereformulasikan tuntutan pelbagai entitas partikular dalam tubuh masyarakat ke dalam bentuk tuntutan baru yang merupakan hasil refleksi dari kepentingan bersama. 


Meskipun demikian, teknik menyampaikan tuntutan hendaknya dilakukan secara sosiologis dengan cara—meminjam istilah psikoanalisa Lacanian—masuk ke dalam sistem dan mengubahnya dari dalam.

 

Daftar Pustaka

Laclau, Ernesto. 2005. On Populist Reason, London, New York: Verso


_____________ and Mouffe, Chantal. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics, London, New York: Verso


Marchart, Oliver. 2007. Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau, Edinburgh: Edinburgh University Press


Schmitt, Carl. 1932/2007. The Concept of the Political, London: The University of Chicago Press

 


 [1]Karakter konfliktual tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep politik yang dibuat oleh Carl Schmitt. Bagi Schmitt, politik merupakan pertarungan antara kawan dan musuh (friend/enemy). Pandangan ini kemudian direformulasi oleh Chantal Mouffe menjadi relasi kawan dan lawan (friend/adversary). Jika pada Schmitt, musuh mesti dimusnahkan maka pada Mouffe, yang ditolak itu ideologi musuh dan bukannya eksistensinya.


1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post