Part of

AD
sumber: kompasiana.com


Semua sekolah di Indonesia baik swasta maupun negeri mewajibkan para siswanya memakai seragam. Dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TKK) sampai Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) kita dapat menyaksikan betapa beranekanya pakaian seragam yang mereka kenakan. 

Memang, tidak ada masalah yang muncul dengan seragam seperti itu. Dengan adanya seragam sekolah, perbedaan sosial-ekonomi dalam keluarga para murid tidak mudah tampak. Selain itu, seragam sekolah menanamkan para siswa rasa mencintai dan memiliki lembaga pendidikan. 

Namun ketika pelajar tersebut lulus SMU misalnya, dan masuk Perguruan Tinggi, ia tidak lagi wajib memakai seragam sekolah. Dengan mendadak, mereka boleh memakai pakaian santai seperti kaus berkerah dan bercelana jeans.

Celakanya lagi, malah ada yang bersepatu olahraga, mengenakan rok yang aduhai betapa pendeknya, dan sebagainya. Bagi beberapa pimpinan perguruan tinggi, hal ini meresahkan. Akhirnya, dibuatlah keputusan seperti melarang memakai sandal ke kampus.

Dilarang Memakai Sandal

Orang yang mengunjungi kampus mudah mendapat kesan seolah-olah memakai sandal merupakan dosa besar. 


Beberapa perkantoran dan sekretariat fakultas atau layanan mahasiswa, ditempelkan peringatan, “mahasiswa bersandal dilarang masuk”. 

Saya sendiri pernah dicegat oleh seorang satpam gara-gara memakai sandal ketika mengunjungi salah satu fakultas padahal saya bukan mahasiswa. 

Diam-diam saya membayangkan, bagaimana bila pada suatu ketika ada orangtua mahasiswa yang datang dari kampung nun jauh di pedalaman, hendak mengunjungi anaknya di kampus filsafat, misalnya. Orangtua mahasiswa tersebut lalu diusir gara-gara memakai sandal.

Sungguh mengherankan bahwa Perguruan Tinggi membuang begitu banyak energi moral untuk melarang mahasiswanya memakai sandal. 

Mungkin, latar belakang persoalan ini adalah gengsi. Sandal memiliki asosiasi pada hal yang primitif, kampungan, dan golongan rendah seperti buruh kasar. Perguruan Tinggi tidak mau kalau mahasiswanya disamakan dengan predikat seperti itu. 

Memakai sandal adalah tindakan melawan gengsi padahal gengsi terlanjur dianggap sebagai nilai yang sangat penting dalam masyarakat kita. Karena gengsi, orang bisa saja mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan atau mempertahankannya. 

Gengsi bukan lagi hal baru dalam kehidupan para remaja dewasa ini. Bayangkan saja, seorang perempuan bisa saja bersikap tak tega melakukan aborsi hanya karena mempertahankan gengsinya di hadapan tuntutan keluarga dan adat istiadat yang tidak menginginkan adanya perkawinan di luar nikah. 

Singkatnya, berbicara tentang gengsi, sebenarnya kita sedang mendeskripsikan betapa carut marutnya kondisi masyarakat dewasa ini.

Kembali ke soal awal, larangan memakai sandal di Perguruan Tinggi sebenarnya mengisyaratkan adanya kesan bahwa lembaga pendidikan lebih memperjuangkan gengsi ketimbang mutu pendidikan. 
Sejak kapan Universitas merasa punya hak mengurus moralitas seperti ini?! 

Contoh kasus seperti mewajibkan para siswa mengenakan busana atau atribut keagamaan tertentu misalnya, merupakan salah satu dari sekian banyak indikator yang menunjukkan betapa menyedihkan pemahaman institusi pendidikan tentang etika dan moralitas dalam arti yang sebenarnya. 

Menurut pedagog Paulo Feire, pendidikan hendaknya bebas nilai. Artinya, proses penyelanggaraan pendidikan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan lain yang bersifat privat seperti agama, suku, adat, dan ras. 
Pendidikan yang bebas nilai hendaknya diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. 

Kalaupun dikatakan bahwa untuk keluar dari problem di atas, kita butuh konstitusi atau regulasi, muncul pertanyaan lain, sejauh mana konstitusi itu merangkum kepentingan kolektif tanpa adanya konsekuensi peminggiran hal orang lain? 

Pemikir Eropa, William G. Andrews (1966) menulis tentang ambivalensi dari konstitusi demikian, “The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders-the people under democracy, the king under monarchy-to the organs of the state power”

Itu berarti kontitusi dalam situasi atau konteks apa pun hendaknya diarahkan pada kepentingan bersama. Konstitusi dalam konteks tersebut perlu bersifat komprehensif. 

Sebuah doktrin disebut komprehensif apabila ia memiliki nilai-nilai dan kebajikan dalam skema yang dapat diartikulasikan secara tepat. Ia dimaksudkan untuk mencakup semua aspek kehidupan dan dapat berupa doktrin komprehensif religius dan filosofis. 

Nah, sistem dalam sebuah regulasi hanya bisa disebut komprehensif jika mengandung nilai yang universal termaksud di atas. 

Proses pendidikan disebut berkualitas ketika dalam pelaksanaannya mengandung peluang-peluang yang positif demi pertumbuhan dan perkembangan kemanusiaan. Maksudnya, manusia merupakan tujuan akhir dari pendidikan. 

Meskipun untuk mewujudkan maksud di atas, pendidikan perlu berafiliasi dengan institusi seperti pasar dan kapitalisme, toh itu bukan berarti pendidikan lalu dimeterai sebagai kancah bisnis. 

Pemahaman keliru yang sering hinggap dalam benak para pelaksana institusi pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan ladang subur demi meraup keuntungan. 

Di mana-mana, orang dengan begitu mudah mempolitisasi dunia pendidikan demi iming-iming profit secara ekonomis. Dosen mewajibkan para mahasiswa untuk membeli buku pegangan yang kalau mau jujur, kualitasnya menyedihkan, pemungutan liar di luar kampus, dan sebagainya. 

Status Sandal

Begitu dekatnya moralitas sebuah kampus dengan larangan memakai sandal, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika anggota biarawan dari salah satu cabang serikat Carmel (O.carm) yang cara hidup mereka menghayati pesan perutusan Yesus Kristus untuk tidak membawa tongkat, pundi-pundi ataupun kasut. 

Tidak dapat dielak, kehadiran mereka sebagai mahasiswa ditolak oleh hampir semua universitas di Indonesia hanya karena alasan di atas. 

Dengan demikian, dapat diprediksi seperti apa kualitas pendidikan di Indonesia karena lebih cenderung memerhatikan penampilan fisik ketimbang kualitas sumber daya manusia. 

Konsekuensinya jelas yaitu mahasiswa semakin cerdas dalam memilih fashion sesuai tren dan menjadi semakin bodoh di depan tuntutan akademis. 

Mahasiswa lebih cerdas berdisuksi soal warna pakaian apa yang paling cocok untuk melewati quality time daripada cukup cerewet dalam membahas isu-isu global dan mondial. 
Mereka akan tampak lebih sensititif dalam membahas penampilan daripada memikirkan secara kritis model pendidikan yang bertumpu pada budaya membaca yang militan. 

Tentang hal ini, saya pernah memasuki salah satu perpustakaan universitas dan menemukan bahwa populasi pembaca terbanyak adalah perempuan dan itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. 

Budaya membaca yang rendah tentu saja membawa efek serius pada pemahaman seorang mahasiswa dalam menentukan skala prioritas apakah isi otak jauh lebih penting daripada penampilan fisiknya.

Akhirnya, dalam artikel ini, kepada pemimpin berbagai institusi pendidikan, perkantoran, dan lembaga kepemerintahan, disarankan agar lebih peka dalam mengurus isi kepala para anggotanya. 

Jangan sampai kantor pemerintah dihuni oleh jauh lebih banyak manusia berotak sampah yang lebih mengutamakan penampilan ketimbang isi pemikiran yang kritis demi kemajuan bangsa. 

Penampilan itu urusan etika dan moralitas, yang akan dibahas dalam konteks yang berbeda. 
Universitas misalnya, tidak punya kapasitas untuk mengurus persoalan seperti ini. 

Saya tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya model pendidikan di Indonesia bila prosesnya menjadi sedemikian dekat dengan urusan penampilan.

Post a Comment

Previous Post Next Post