Part of

AD


Ketika diwawancarai oleh Sylvére Lotringer yang dipublikasikan dalam Forget Foucault & Forget Baudrillard (1987), Jean Baudrillard mengatakan, “Saya tidak tertarik dengan perangkat keras militer akan tetapi dengan perangkat lunaknya.”

Sementara itu, dalam salah satu adegan film bertajuk Beautiful Creatures (2013) yang disutradarai oleh Richard LaGravenese, terdapat sebuah dialog seperti ini:

Maka ia membawaku ke perpustakaan. Lalu dia berkata, “Ethan, ini adalah gerejaku.
Di sinilah keluargaku merayakan apa yang dianggap suci.”

“Apa itu?”

“Pemikiran-pemikiran.”



Tesis penting yang ingin disampaikan dari dua contoh di atas yaitu tidak ada senjata paling memesona selain pikiran. Ia berdaya cipta serentak menghancurkan. Itulah alasannya mengapa Immanuel Kant menyebut manusia sebagai ‘un roseau pensant’, galah yang berpikir.
Artinya, manusia merupakan titik tertinggi dalam rantai makanan karena kemampuan berpikir, namun secara esensial rapuh, mudah patah, dan sia-sia.

Sebagai sebuah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas demokrasi, Indonesia mestinya menempatkan kebebasan berpikir sebagai conditio sine qua non (syarat mutlak). Dikatakan demikian karena aktivitas berpikir merupakan prakondisi lahirnya kebebasan berekspresi dan tentunya kebebasan pers.

Meskipun demikian, karena pikiran adalah senjata maka aktivitas berpikir perlu dirawat, dilatih, dan diuji kebenarannya melalui prosedur dan metode yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Bagian terakhir inilah yang cenderung diabaikan ketika orang berbicara tentang karya jurnalistik, riset, kebijakan publik, produk hukum, dan undang-undang.

Ambil contoh: tidak ada produk hukum yang dihasilkan tanpa melalui diskusi yang melibatkan kerja-kerja pikiran. Gagasan menolak aborsi misalnya, selalu berangkat dari paradigma tertentu entah itu moral Kantian, atau metafisika Barat, atau moralitas universal abstrak, di mana terdapat argumentasi bahwa tidak ada manusia yang berhak mengakhiri hidup manusia lain. Tepat pada level itu, muncul pertanyaan: bagaimana jika yang ingin melakukan aborsi adalah perempuan korban pemerkosaan.

Tendensi utama tulisan ini adalah aktivitas berpikir sepenting melatih pikiran untuk berpikir. Sayangnya, tidak semua orang sadar mengenai hal ini. Atas nama demokrasi dengan pilar-pilar liberal, orang dengan gampang meletakkan kebebasan sebagai yang utama di atas segala-galanya.

Konsekuensinya jelas: demokrasi menjadi tak ubahnya sebuah ruang yang gaduh. Pelbagai informasi dan gagasan simpang siur. Batasan antara apa yang baik dan buruk menjadi kabur. Bahkan, norma sosial tidak cukup ampuh lagi mengadang diskriminasi dan penyimpangan.

Lalu datanglah pemerintah membawa gagasan untuk mengatur kondisi hiruk pikuk ini dengan dalih menjaga keteraturan dan keharmonisan bangsa. Menghadapi hal itu, kaum berhaluan liberal melancarkan protes dengan membawa bendera DUHAM. Tak ketinggalan kaum ultra-nasionalis hadir dengan frasa NKRI Harga Mati. Sedangkan elite politik masih saja seperti yang dahulu: mengandalkan hukum sebagai panglima nyaris menyerupai iman. Alih-alih ingin menyelesaikan persoalan, pertarungan wacana tersebut justru memperkeruh situasi.

Lalu apa yang mesti dibuat? Bagaimana mungkin kita mengharapkan adanya kebebasan pers tepat pada saat kebebasan berekspresi dikekang baik oleh negara maupun massa? Apa dasar pijak yang dipakai negara untuk mengatur kebebasan berekspresi warganya? Bagaimana seharusnya warga negara merespon fenomena ini melalui konsolidasi sipil?


Baca Juga Tulisan Saya: Multikulturalisme dan Citizenship: Membaca Kerentanan Demokrasi di Indonesia


Menjawabi pertanyaan ini, tentu saja saya tidak berpretensi memberi jawab terhadap semua persoalan kebebasan ekspresi yang dialami warga negara di Indonesia. Sebaliknya, saya berusaha memproblematisasi lemahnya kekuatan sipil yang berbuntut pada minimnya kesadaran warga negara terhadap persoalan seperti ini. Dengan alasan seperti itu, tulisan ini terhindar dari kecenderungan berkutat terlampau lama pada persoalan apakah aksi pembubaran diskusi, persekusi, diskriminasi terhadap jurnalis, atau pelarangan buku-buku “kiri” itu benar atau salah.

Semua tema tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan wacana post-Marxis (yang diperkenalkan oleh Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau) dan psikoanalisa pasca-Freudian khususnya Jacques Lacan. Dari analisa teoretik tersebut, dapat diajukan beberapa hipotesis antara lain:

Pertama, pers bebas merupakan respon terhadap kondisi atau situasi sebelumnya di mana kebebasan pers dibredel oleh rezim tertentu yang merasa kemapanan kekuasaannya diganggu. Di situ, pers hadir sebagai antitesis sekaligus alternatif gerakan melawan dominasi kekuasaan dengan menghadirkan wacana tandingan.

Kedua, penekanan berlebihan terhadap demokrasi liberal dan konsensus membuat perdebatan antara kebebasan pers dan pengambil kebijakan tidak kunjung selesai. Sebaliknya, tindakan pengekangan kebebasan berekspresi hendaknya dihadapi dengan konsolidasi sipil. Dari sudut pandang itulah, dapat ditemukan bahwa sebenarnya aksi beraroma militeristik dikerahkan tepat ketika kekuatan sipil tak mampu membangun simpul dalam demokrasi.

Hal ini juga mengingatkan saya pada Mahatma Gandhi. Ketika wafat, ia—yang selama hidupnya antikekerasan -- dimakamkan dengan upacara militer. Ironis, mungkin juga menyedihkan: bahkan seorang Gandhi tak bisa mengelak dari protokol kebesaran yang tak dikehendakinya.

Beberapa Fakta Historis


Sepakat dengan tesis Baudrillard, dapat disimpulkan bahwa ketika keran politik dan negosiasi ditutup oleh rezim tertentu, pikiran adalah senjata perlawanan. Pada tahun 1963, dengan dalih menjaga keamanan nasional, Presiden Soekarno membungkamkan mereka yang ”terlibat” dalam Manifesto Kebudayaan, setahun kemudian 20 koran yang tidak mendukung Nasakom.

Di zaman Soeharto, dengan logika developmentalisme dan ketertiban umum, kritik serius apa pun tidak diizinkan. Beberapa surat kabar dan majalah yang beraliran Komunis seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan lain-lain dibredel pada periode 1960-an. Selanjutnya pada periode 1970-an, dilakukan pembredelan terhadap pers Indonesia Raya, Kompas, dan Sinar Harapan karena pemberitaannya dianggap merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Demikian pula pada periode 1990-an diantaranya pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid DeTik pada tahun 1994. Tempo kembali dibredel (sebelumnya pernah dibredel pada periode 1980-an karena pemberitaan kampanye partai Golkar yang rusuh) karena menulis pertikaian Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dengan Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie. Keributan dimulai karena pemerintah membeli 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur. Laporan Tempo dianggap melanggar kode etik jurnalistik dan membahayakan keamanan negara.

Sementara itu, DeTik ditutup lantaran dalam Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)-nya menerbitkan cerita detektif dan kriminal. Padahal, DeTik kerap mengkritik pemerintah dan mengungkapkan penderitaan rakyat, yang membuatnya cepat naik daun. Sedangkan Editor tidak lolos pendaftaran SIUPP. (Historia, 18 Mei 2018).

Selain pers, tentu saja kita masih ingat beberapa kasus penting lainnya seperti pengasingan sastrawan Pramoedya Ananta Toer, diskriminasi terhadap penyair Rendra, dibunuhnya penyair Wiji Thukul, dijebloskannya Arswendo Atmowiloto ke dalam penjara, dan lain-lain.

Kancah akademis seperti kampus tidak luput dari gejala ini. Pada tahun 1978, Menteri Pendidikan Daoed Joesuf mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) yang disusul dengan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Konsekuensinya jelas, mahasiswa yang kritis bisa ditangkap, dipenjara, atau (jika menerbitkan majalah atau bulletin) dibredel. Salah satu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang dibredel yakni LPM Arena, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1993 karena menurunkan laporan bertema “Bisnis Keluarga Presiden”.

Baca Juga Tulisan Saya: Senjata Tidak Dapat Diajak Berdialog

Fenomena seperti ini terus berlanjut bahkan pasca- Orde Baru terutama di era reformasi. Pada masa ini, tindakan represif pada pers mengambil wajah baru. Jika pada masa sebelumnya, tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa (baca: presiden) maka pada masa ini pengekangan kebebasan pers justru dilakukan oleh mereka yang menamakan diri massa (ormas) dan aparat (polisi dan militer). Tepat pada level ini, negara sedang melakukan dua pelanggaran sekaligus yakni by omission (pembiaran) dan by commission (aktor utama).

Lihat saja dalam lima belas tahun terakhir di mana Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat belasan wartawan Indonesia meninggal. Delapan diantaranya diduga dibunuh terkait profesinya sebagai wartawan. Satu kasus terungkap yakni Prabangsa wartawan Radal Bali yang dibunuh pada tahun 2009 namun tujuh lainnya masih gelap, diantaranya pembunuhan Fuad M Syarifuddin (Udin) wartawan Harian Bernas Yogya (1996) pembunuhan Herliyanto, wartawan lepas harian Radar Surabaya (2006), kematian Ardiansyah Matrais, wartawan Tabloid Jumbi dan Merauke TV (2010) dan kasus pembunuhan Alfrets Mirulewan, wartawan Tabloid Mingguan Pelangi di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya (2010) (Bandingkan Jejak Darah Setelah Berita).


Pengekangan Kebebasan Berekspresi oleh Institusi


Saya teringat akan novel 1984 karya George Orwell yang secara metaforis menggambarkan sebuah dunia di mana segala aktivitas warga negara dikontrol sepenuhnya oleh apa yang ia sebut sebagai ‘Big Other’. Mengutip istilah panopticon dari Michael Foucault, ramalan Orwell tersebut kini terbukti mengingat gerak gerik warga negara dipantau secara efektif dan efisien melalui produk kebijakan yang secara halus membuat orang tidak sadar bahwa sesungguhnya kebebasannya sedang dikekang.

Gejala seperti ini digambarkan secara bagus oleh peneliti Remotivi, Faris Dzaki (13/2/18) di mana ia membeberkan beberapa perlakuan buruk terhadap kebebasan pers dan menyampaikan pendapat di Indonesia sepanjang pemerintahan Jokowi antara lain: Pertama, RKUHP penghinaan presiden padahal MA telah membatalkan hal tersebut melalui KUHP. Kedua, registrasi Simcard sebagai bentuk pengekangan terhadap warga negara. Ketiga, revisi UU ITE. Keempat, Pers di Papua di mana jurnalis BBC Indonesia dilarang meliput.

Kelima, penganugerahan Bintang Maha Putra kepada Surya Paloh (pemilik Media Group: MetroTv dan Media Indonesia) sebagai tokoh pers. Keenam, Pemendagri tentang Surat Keterangan Penelitian di mana riset ilmiah mesti mendapat persetujuan dari dikti. Ketujuh, barcode Dewan Pers. Kedelapan, pemblokiran media online tanpa proses hukum. Kesembilan, Pembiaran dan pembubaran diskusi serta pelarangan beredarnya buku-buku yang dianggap “kiri”. Kesepuluh, RUU permusikan.

Jika diurai secara sistematis, fenomena tersebut disebabkan usai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedomof Expression Network (SAFEnet), sejak Jokowi dilantik 20 Oktober 2014, terdapat lebih dari 150-an laporan UU ITE ke kepolisian. Sementara itu, di era Yudhoyono, sejak 20 Oktober 2019, terdapat 61 laporan (Tirto.id,13 Oktober 2017).

Satu-satunya pasal karet yang dominan menjerat kebebesan berekspresi dalam revisi UU tersebut adalah pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Sejak ditetapkan sampai November 2017 jumlah kasus yang memakai pasal tersebut mencapai 395 kasus (Rappler.com, 3 Desember 2017). Beberapa kasus pencemaran nama baik yang cukup menonjol adalah gugatan Tomy Winata vs Tempo (2003), Kedaulatan Rakyat vs Radar Jogja (2004), Ketua DPR Akbar Tanjung vs Rakyat Merdeka (2003), Dewi Soekarno vs Majalah Indonesia Wath Son (1998), Z A Maulani vs Sriwijaya Post (1999).

Sementara itu, jurnalis yang pernah dijerat pasal penghinaan presiden adalah Supratman, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka pada 2003 lalu. Supratman diadili karena sejumlah berita yang ditulisnya. Beberapa judul diantaranya dinilai menghina Presiden Megawati: “Mulut Mega Bau Solar” edisi 6 Januari 2003, “Mega Lintah Darat” edisi 8 Januari 2003, “Mega Lebih Ganas dari Sumanto” edisi 30 Januari, dan “Mega Cuma Sekelas Bupati” edisi 4 Februari 2003. (Bandingkan Laporan Tahunan AJI 2018, Ancaman Baru dari Digital).

Menariknya, terdapat dua segmen pelapor terbanyak yang menggunakan pasal 27 ayat 3 (defamasi) UU ITE yakni pejabat negara yang terdiri atas kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan sebanyak 35,92 persen dan sisanya pelapor awam sebanyak 32,24 persen. Selanjutnya, dengan mengolah data dari SAFEnet selama 2008-2018, Tirto.id mencatat terlapor kasus UU ITE berdasarkan profesi yakni didominasi oleh awam (29,4 persen) diikuti aktivis (8,2persen), pelajar dan mahasiswa (6,5 persen), guru dan dosen (6,1%), dan jurnalis (5,3 persen). (Tirto.id, 18 Oktober 2018).

Mengenai hal yang sama, berdasarkan data bertajuk “Tingginya Kasus Kekerasan dan Ancaman Terhadap Independensi Media dan Jurnalis di Tahun Politik” pada tanggal 3 Mei 2018, AJI menetapkan polisi sebagai musuh kebebasan pers pada tahun 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2012, 2015, 2016, dan 2017 (Bandingkan Laporan Tahunan AJI 2018, Ancaman Baru dari Digital).

Kasus terbaru dialami oleh jurnalis CNNIndonesia.com, Ryan Hadi yang diduga mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat kepolisian saat meliput kerusuan di Jalan Kalibata, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2019. Beberapa wartawan lainnya yakni Budi Tanjung (Jurnalis CNN Indonesia TV), Ryan (Jurnalis MNC Media), Ryan Hadi (Jurnalis CNNIndonesia.com), Fajar (Jurnalis Radio Sindo Trijaya), Fadli Mubarok (Jurnalis Alinea.id), dan dua jurnalis RTV (Intan Bedisa dan Rahajeng Mutiara).

Minimnya perhatian pemerintah terhadap kasus seperti ini membuktikan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak warga negara. Reporters Without Borders (RSF) pada pertengahan April lalu mengeluarkan laporan tahunan dan indeks pers dunia. Indonesia secara ironis tetap berada di peringkat 124, stagnan dan tidak ada kemajuan sama sekali dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Di situ, RSF menulis, Presiden Joko Widodo tidak menepati janji kampanyenya. Masa pemerintahannya ditandai dengan pelanggaran kebebasan media yang serius termasuk pembatasan akses media untuk meliput di Papua di samping adanya kekerasan terhadap jurnalis lokal yang semakin meningkat.

Gejala serupa juga melanda lingkup akademik terutama pers mahasiswa. Berdasarkan catatan Tirto.id, selama tiga tahun (2014-2016), sedikitnya ada empat kasus upaya pembungkaman terhadap pers mahasiswa oleh institusi perguruan tinggi. Pada tahun 2014, LPM Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta mengalami penarikan bulletin EXPEDISI edisi Ospek karena mengkritisi pelaksanaan Ospek.

Setahun kemudian, laporan LPM Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga tentang peristiwa 1965 di Salatiga ditarik rektorat dan polisi. Selanjutnya pada tahun 2016, terdapat dua kasus yakni pembredelan LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan dan LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata oleh pihak rektorat. LPM Poros mengkritik pembangunan Fakultas Kedokteran pada April 2016 dan LPM Pendapa menerbitkan buletin yang berisi berita tentang Fakultas MIPA gagal melakukan wisuda pada awal tahun 2016 (Tirto.id, 20 November 2016).

Kasus terbaru yakni pemecatan semua pengurus Pers Mahasiswa Suara, Universitas Sumatera Utara oleh rektor karena menerbitkan sebuah cerpen bertajuk “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya”. Pihak kampus menilai cerpen tersebut mengandung propaganda untuk mengajak pembaca ke arah LGBT (JawaPos.com, 22 Maret 2019).

Pengekangan Kebebasan Berekspresi oleh Massa


Tidak berhenti di situ, dengan mengusung bendera agama, beberapa organisasi masyarakat melakukan tindakan kekerasan yang menciderai kebebasan berekspresi di Indonesia. Selain kebebasan berekspresi melalui pers kampus dikekang, terdapat gejala baru yakni larangan berdiskusi di lingkup kampus oleh organisasi luar kampus.

Bandingkan misalnya, kasus pembubaran diskusi film Senyap di UIN Sunan Kalijaga, Institut Seni Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada oleh ormas luar kampus. Selain itu, dalam ajang Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) pada tahun 2015, beberapa novelis yang hendak meluncurkan buku tiba-tiba diboikot oleh panitia atas desakan ‘pihak berwenang’. Para pengarang itu menulis novel tentang tragedi 1965 dan reformasi 1998. Selain itu, sebuah panel diskusi tentang reklamasi Bali juga ditiadakan dengan alasan takut mengganggu ketertiban umum (Tirto.id, 23 Juli 2019).

Pengekangan kebebasan berekspresi kini merasuk ke dalam keseharian hidup masyarakat pada umumnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengimbau kepada seluruh siswa SD dan SMP untuk tidak merayakan Valentine pada tanggal 14 Februari karena dianggap sebagai tradisi yang ‘kebarat-baratan’.

Jangankan kepada manusia, pengekangan serupa juga dilakukan dalam kaitannya dengan peninggalan bersejarah. Patung putrid duyung di depan resort Ancol, Jakarta Utara yang bertahun-tahun dipajang dalam kondisi telanjang dada, ditutup dengan kemben berwarna emas oleh Pengelola Taman Impian Jaya Ancol agar sesuai dengan budaya ketimuran. Alasan yang sama juga digunakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut mereka, RUU tersebut dianggap berpotensi membuka ruang bagi sikap permisif atas perilaku seks bebas dan bertentangan dengan Pancasila dan ‘budaya ketimuran' (Tirto.id, 26 Maret 2019).

Pengekangan kebebasan berekspresi juga dialami oleh kaum minoritas khususnya lesbian, gender, biseksual dan transgender (LGBT). Arus Pelangi misalnya, menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan diantaranya 79,1% bentuk kekerasan psikis, 46,3% bentuk kekerasan fisik, dan ada juga kekerasan ekonomi, seksual, keluarga, dan seterusnya (Being LGBT in Asia: Indonesian Report, 2014 oleh United States Academy International Development (USAID) and UNDP).

Selain itu, kekerasan terhadap LGBT tampak semakin legitim atas nama tradisi, hukum positif, dan moralitas agama. Sebut saja misalnya insiden penggebrekan 141 pria yang diduga homoseksual di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (22/5/2017), hukum cambuk pasangan gay di Aceh, kisruh pernikahan gay di Ubud, Gianyar, Bali pada semptember 2015, dan berita tentang ditangkapnya sejumlah 14 orang oleh Satreskrim Polresta Surabaya dalam Pesta Gay di Hotel Oval Surabaya pada awal Mei (Liputan6, 24 Mei 2017).

Sesungguhnya keberadaan komunitas LGBT telah diakui oleh negara antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8/2012 tentang Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian sebagai kelompok sasaran yang menerima manfaat dari program coda departemen tersebut.

Meskipun demikian, yang prosedural tidak pernah berjalan sejajar dengan yang substansial. Dikatakan demikian karena mengatasi persoalan ini hanya dengan mengandalkan hukum dan kehadiran negara sama sekali tidak cukup. Dibutuhkan format dan pendekat baru yakni politik pengakuan atau rekognisi karena hal ini berkaitan dengan problem multikulturalisme.

Demikian pula kasus persekusi dan konflik atas nama agama. Berdasarkan laporan dari SAFEnet, sejak 27 Januari 2017 hingga 31 Mei 2017 saja, setidaknya terdapat 59 orang korban persekusi. Umumnya mereka adalah orang yang berkomentar atau memberi penilaian berbeda atau negatif di media sosial terhadap kelompok agama atau ulama. Ada sejumlah alasan seseorang diburu oleh aktivis di media sosial yang dikenal sebagai Muslim Cyber Army (MCA). Dari 80 kasus, sebagian besar karena terkait dengan Rizieq Sihab (32 kasus), agama (7 kasus), agama Islam (4 kasus), Front Pembela Islam (8 kasus), pemerintah atau Joko Widodo (7 kasus), dan lain-lain (22 kasus) (Bandingkan Laporan Tahunan AJI 2018, Ancaman Baru dari Digital).

Demokrasi Radikal: Pentingnya Konsolidasi Sipil


Demokrasi radikal merupakan respon intelektual terhadap demokrasi liberal yang terlalu menekankan kebebasan individu dan konsensus. Pada yang pertama, kebebasan individu diangap legitim karena dijamin oleh produk hukum. Sebagai misal, jika sebuah media massa menerbitkan berita yang menyudutkan saya, dengan mengandalkan produk hukum (sebut saja UU ITE), saya dengan mudah dapat menuntut media tersebut karena pemberitaannya.

Hal yang sama juga terjadi pada level paling bawah yakni keluarga. Seorang isteri dapat dengan leluasa melaporkan suaminya ke polisi atau sebaliknya jika terdapat indikator kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena seperti ini, di mana orang bergantung sepenuhnya pada hukum dan negara mengingatkan saya pada istilah lackness dari psikoanalisa Jacques Lacan. Terlampau sering mengandalkan kehadiran negara, orang mengabaikan peluang mengelola kerentanan (lackness) dengan sesamanya.

Sementara itu pada yang kedua, konsensus hasil produk demokrasi prosedural terjebak pada klaim mayoritas di mana the winner takes all. Hadirnya demokrasi radikal justru mempertanyakan aspek paling orisinil dari konsensus dengan mengedepankan politik perbedaan dan dissensus.

Demokrasi radikal tidak melihat keadilan semata-mata dari perspektif distribusi yang seimbang versi Rawls. Melainkan sebaliknya, mengutip rumusan klasik dari Ulpian, “Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuendi” (keadilan berarti kesediaan kehendak yang terus menerus untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya atau ‘Suum cuique’ (Aristoteles, Rhetorika, I,9, 1366 b 9 dan seterusnya).

Dikatakan demikian karena keadilan distributif tidak cakap mengahadapi persoalan tentang pengakuan, kebebasan, cita-cita dan kepercayaan yang secara hakiki tidak dapat didistribusikan. Merujuk pada Politik Pengakuan karya Charles Taylor, subjek warga negara hanya dapat mengembangkan dirinya jika ditopang oleh pilar-pilar intersubjektif yang kokoh berupa pengakuan, respek, dan penghormatan dari orang lain. Ada korelasi esensial antara pengakuan dan identitas.

Taylor menulis, 

Identitas kita separuhnya terbentuk lewat pengakuan atau tidak adanya pengakuan, bahkan sering juga lewat pengakuan yang keliru dari sesama, sehingga seorang manusia atau sekelompok orang dapat mengalami kerugian atau menderita deformasi, jika lingkungan sekitar atau masyarakat menciptakan gambaran yang mengekang atau menghina tentang diri atau kelompok orang lain. Tidak adanya pengakuan atau gambaran yang keliru tentang orang lain dapat menyebabkan penderitaan, dapat berupa penindasan serta membawa orang lain kepada cara berada yang palsu dan menghancurkan


Tepat pada konteks inilah, perbincangan mengenai kebebasan berekspresi tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme distribusi dan paradigma legalitas dalam hukum melainkan melalui pengakuan sekaligus penguatan konsolidasi sipil. Disebut demikian karena kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945.

Itu berarti, aksi pembredelan pers, pengekangan pemberitaan tertentu atau larangan melakukan peliputan, kekerasan terhadap jurnalis, pembubaran kegiatan ibadah, larangan berserikat dan berkumpul bagi kaum minoritas (LGBTQ, etnis Tionghoa, perempuan) merupakan tindakan yang menciderai hak-hak dasar warga negara.

Hingga saat ini, perkembangan HAM diwarnai ketegangan antara liberalisme yang memperjuangkan kebabasan tetapi menciptakan ketidaksamaan secara material, dan sosialisme yang memperjuangkan kesamaan sosial tetapi mengorbankan kebebasan. Ketegangan ini sudah muncul sejak kontroversi antara John Locke dan J. J. Rousseau. Meskipun demikian, satu hal yang absen dielaborasi adalah bagaimana masyarakat diajak untuk mengelola perbedaan di dalam dirinya secara mandiri dan tidak melulu bergantung pada negara. Persoalan tentang kebebasan beragama misalnya, cukup sulit masuk dalam register negara karena kesempurnaan rohani seseorang bukan wewenang negara.

Tugas negara terbatas pada penyelenggaraan kesejahteraan umum. Batin seseorang, kerohaniannya, apa yang dipercayainya, cita-citanya, ketekadan untuk hidup sesuai dengan keyakinannya atau tidak, tetapi juga minat intelektualnya, nilai-nilai estetisnya bukan urusan negara. Jika negara berkuasa menetapkan standar-standar kesempurnaan batin manusia maka itu sama dengan totalitarianisme. Sebaliknya tugas negara adalah mendukung kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara untuk berusaha menjadi manusia yang baik.

Dalam rangka mengatasi persoalan ini, tugas media adalah membangun jurnalisme empati sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetyo, “Saat ini kemampuan jurnalisme yang mengedepankan empati tampaknya kian dibutuhkan untuk memperbaiki kegagalan komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, ataupun komunikasi antarbudaya yang kerap menyulut kesalahpahaman, sikap saling menghakimi, saling menyalahkan, dan bahkan konflik kekerasan yang sewaktu-waktu bisa mengancam hubungan sesama warga bangsa yang heterogen ini. Jurnalisme empati tentu saja bisa berkembang bila media-media menyediakan ruang keberagaman bagi isu-isu yang diangkat. Di Indonesia yang saat ini memiliki sekitar 47 ribu media masih dominan jurnalisme yang mengedepankan kontroversi, keanehan, dan talking news” (Berita Dewan Pers Etika, edisi Agustus 2018)

Baca Juga Tulisan Saya: Jurnalisme Perdamaian sebagai Strategi Melawan 'Hoax'


Beberapa Awasan dan Strategi Alternatif


Pertama, dominasi kepemilikian media oleh politisi dan penguasa. Tentu hal ini berdampak pada materi yang dihasilkan oleh media tersebut yang tidak jarang sarat dengan kepentingan tertentu dan tidak memerhatikan kepentingan publik. Padahal kebebasan pers tidak hanya memberikan jaminan bagi media untuk menyebarluaskan berita secara bebas, tetapi juga menjamin publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan.

Kedua
, media partisan. Ketua Dewan Pers, Yoseph Adhi Prasetyo menyebut bahwa tahun politik pada 2018 dan 2019 menjadi tantangan bagi pers di Indonesia untuk mempraktikkan jurnalisme yang professional dan independen. Hal itu ia katakan mengingat pasca pemilihan presiden tahun 2014 lalu di mana pemberitaan dan tayangan di televisi sepertinya terbelah menjadi dua kekuatan (Tirto.id,8 Februari 2018).

Merespon situasi tersebut, Dewan Pers pada 12 Januari 2018 mengeluarkan Surat Edaran bertajuk Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Melalui surat edaran itu, Dewan Pers meminta pers tetap memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil. Selain itu, pers juga dituntut untuk menjalankan fungsinya secara tepat yakni mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar (Bandingkan Laporan Tahunan AJI 2018, Ancaman Baru dari Digital).

Ketiga, media yang tidak mendidik dan menjamurnya media abal-abal. Berdasarkan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017, media di Indonesia saat ini diperirakan ada sekitar 2.000 media cetak. Namun dari jumlah perkiraan itu, hanya 321 media yang dapat disebut sebagai media professional. Sedangkan media online/siber diperkirakan mencapai 43.300, tetapi tercatat sebagai media professional yang lolos syarat pendataan pada 2014 berjumlah 211 saja.

Angka ini menyusut menjadi hanya 168 media online pada 2015. Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada tahun 2015 jumlah media radio mengalami penyusutan menjadi 674 sedangkan televisi bertambah menjadi 523.

Hilangnya dimendi pedagogis menyebabkan pemberitaan dari media sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat. Padahal dalam bukunya Being Digital (1995), Nicholas Negroponte menegaskan bahwa teknologi informasi mempunyai andil mengubah cara hidup manusia entah itu cara berbisnis, cara belajar, cara menggunakan waktu luang, cara berelasi dengan pemerintah, dan cara kita berdemokrasi.

Mestinya, kehadiran media digital misalnya, dapat membawa counter power di mana warga negara mengkontestasikan kekuasaan yang selama ini dikendalikan oleh negara, agama, dan oligarki. Mengutip pidato PM Inggris David Cameron pada 25 Juni 2009, "internet adalah alat penyerbuk luar biasa yang mengubah pertarungan seorang diri menjadi kampanye massal, mengubah erangan menjadi gerakan; menggairahkan perhatian ratusan, ribuan, jutaan orang dan membangkitkan mereka untuk bertindak."

Keempat, dalam rangka membangun kekuatan sipil, pers merupakan pilihan strategis. Melalui pers, orang diajak untuk mengelola perbedaan yang inheren dalam tubuh masyarakat sebelum bergerak ke luar dan membincangkan ketimpangan struktural antara (meminjam istilah Hobbes) institusi raksasa bernama negara dan warga negara.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, sebagaimana pada poin kedua, pers hendaknya menolak sikap partisan, membentuk kubu melawan kelompok partikular lain. Hanya dengan cara inilah, kekuatan sipil bisa dibangun dan wacana tandingan mampu melawan hegemoni wacana mainstrim oligarki, korporasi, dan pemerintah yang totaliter.

*Artikel ini meraih juara I Lomba Penulisan artikel blog yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Bisa dibaca di sini dan di sini.

Post a Comment

Previous Post Next Post