Part of

AD
Jurnalisme damai


Sehari sebelum pemilihan presiden Amerika pada tahun 2016, akademisi jurnalisme, Joshua Benton melakukan polling selama 48 jam dan kaget dengan apa yang ia temukan pada laman terbanyak facebook. Dari penelusurannya, ditemukan bertebaran pelbagai berita bohong (hoax) seperti Clinton mengumumkan perang jika dia terpilih, Paus Fransiskus mendukung kandidat Republikan, Donald Trump dan Presiden Barack Obama lahir di Kenya. Tak ada satu pun cerita itu benar. Apa yang terburuk adalah bahwa pernyataan dukungan paus tersebut dibagikan sebanyak 868.000 kali sedangkan yang menolak hoax itu hanya 33.000 (Benton, J. 2016). 

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga pemantau percakapan publik PoliticaWave (28 Januari-4 Februari 2019) mencatat ada sepuluh hoax seputar pemilihan presiden 2019 yang digunakan untuk menyerang Joko Widodo. Dibandingkan Pilpres 2014, hoax di pilpres 2019 meningkat 3-4 kali lipat dan serangan terhadap Jokowi 7 kali lipat dibanding Prabowo (Tempo, Kamis 7 Februari 2019).

Sampai pada level itu, muncul pertanyaan: apa itu hoax? Terdapat begitu banyak teoretikus (Chomsky, Lewis, 2002, Hackett and Caroll, 2006, Hall, 1980, dkk.) berupaya mendefinisikan hoax baik secara historis dan genealogis maupun geopolitik. Namun, kebanyakan dari mereka sepakat bahwa hoax cenderung dimengerti sebagai berita bohong. Simetris dengan itu, saya mengutip Ethical Journalism Network yang mendefinisikan hoax sebagai informasi yang dibuat dan disebarkan secara bebas dengan maksud menipu dan menyesatkan orang lain agar meragukan fakta-fakta yang tepat. Dari deskripsi tersebut, terdapat dua motif dominan penyebaran hoax yakni: 

Pertama, memperkeruh susana dengan cara memelintir kebencian. Artinya, hoax digunakan sebagai sarana yang berusaha menarik simpati banyak orang dengan menampilkan konten yang menghina dan menimbulkan perasaan tersinggung yang sengaja diciptakan, dan digunakan sebagai strategi politik untuk mengeksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan (George, 2017:5). 

Kedua, mencari keuntungan individu atau kelompok, baik itu politik dan ekonomi, atau sekaligus dua-duanya. Untuk kategori yang terakhir, disebutkan bahwa pendapatan rata-rata penyebar hoax berkisar dari Rp600 juta sampai Rp700juta per tahun (Kompas, Jumat 2 Desember 2016). Secara logis, dapat dijelaskan sebagai berikut: kebanyakan berita hoax memuat konten sensasional tanpa melalui proses verifikasi. Konten sensasional itu mengundang clickbait dan dalam kondisi tersebut, tentu saja menjadi ladang subur bagi layanan iklan Google Adsense.

Kegagalan Komunikasi dan Ideologi

Merebaknya fenomena hoax menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam masyarakat kita yaitu komunikasi. Jamak diketahui bahwa komunikasi selalu bertujuan mencapai kesepahaman, tersampainya pesan dari sender kepada recipient. Namun bagi ahli Psikoanalisa Jacques Lacan, bagaimana pun juga komunikasi mesti gagal dan karena alasan itulah kita senantiasa tetap berbicara. Jika kita saling memahami, kita akan diam. Cukup beruntung, kita tidak saling memahami sehingga kita harus berbicara satu dengan yang lain (Paul Verhaeghe, 1995). 

Dibahasakan secara berbeda, masifnya ekspresi variatif di media sosial, sebagai akibat dari proses liberalisasi di segala bidang, merupakan salah satu simtom dari kegagalan komunikasi tersebut. Alih-alih memperlancar proses tersampainya pesan dengan noise seminimal mungkin, teknologi komunikasi justru menimbulkan distorsi lain. Ia menjelma serupa hasrat, yang pemenuhannya merupakan siasat menumbuhkan hasrat yang baru, dan seterusnya. 

Tepat pada saat itulah, muncul apa yang kemudian dikenal sebagai hoax atau berita bohong sebagai tawaran alternatif jangka pendek. Artinya, di balik hoax, terdapat carut marut diskriminasi, kesenjangan, dan ketimpangan, serta krisis sosial ekonomi. Hoax seolah menjadi surga pelipur lara bagi hidup yang terlampau keras di dunia nyata. Ia membuktikan bahwa orang lebih suka ditipu daripada menghapi kebenaran yang menyakitkan. The Observer menulis: “It’s easier to dismiss something as fake than face hard truths, just as it is easier to reach for ‘alternative facts’ when reality doesn’t fit the agenda” (Pritchard, 2017). 

Memanfaatkan celah ini, sebagai sebuah kekurangan (lack) yang tak sanggup disampaikan ke telinga negara, strategi propaganda diterapkan. Dengan menggunakan klaim ketepatan, hoax merasuk dan mentransformasi bahasa dan asumsi manusia secara agitatif. Disebut demikian karena hoax beroperasi dalam koridor ideologis, dalam perspektif Gramscian tentang ideologi sebagai seperangkat ide dan simbol yang dibuat tampak alamiah atau ‘common sense’ (Gramsci, 1971).

Mengingat wacana merupakan praksis ideologi, mustahil membahas hoax tanpa menganalisis apa ideologi dominan yang diartikulasikan melalui wacana tersebut. Memang, cukup sulit menentukan siapa pihak yang mesti bertanggungjawab terhadap berita bohong. Dewasa ini, publik cenderung menyalahkan media seperti Google, Facebook, Youtube, Twitter, dan seterusnya. Meskipun demikian, apakah suatu perantara (medium) dapat dianggap bertanggung jawab atas berita bohong yang disebarkan oleh pengguna aplikasi tersebut? Jika demikian, pihak perantara harus mampu melindungi dirnya dari hukuman dengan memeriksa konten apa saja yang hendak didistribusikan melalui layanannya. 

Persoalan ini bertambah pelik ketika dihubungkan dengan raksasa Google. Alih-alih memberikan jalan keluar, Google cenderung memilih posisi aman dengan menggunakan analogi telepon: “Kami tidak merasa bahwa perusahan telepon bertanggungjawab saat dua penelpon menggunakan saluran telepon untuk merencanakan kejahatan. Untuk alasan-alasan yang sama, adalah prinsip dasar bahwa Internet bahwa Anda tidak bisa menyalahkan perantara netral atas tindakan pelanggan Anda (Jaitly, 2007). Namun, sebagaimana diketahui umum, perbandingan tersebut tidak persis seperti itu karena panggilan telepon kebanyakan adalah komunikasi pribadi satu lawan satu, sementara itu ekspresi daring dapat menjangkau publik besar daripada media massa tradisional. Apalagi, alogaritma yang bekerja di balik fungsi pencariannya adalah prinsip pengorganisasian buatan manusia. Dengan demikian, Google memiliki tanggung jawab etis untuk tidak mengubah alogaritma berdasarkan ideologi tertentu yang selaras dengan kepentingannya.

Jurnalisme Damai dan Seni Memahami

Mengatasi distorsi di atas, penstudi perdamaian, Johan Galtung, pernah menulis, Pax omnibus cum omnibus, not bellum omnium contra omnes should be the key slogan of our culture (Galtung, 32). Maksudnya adalah bahwa selama ini, penyelesaikan konflik cenderung menggunakan pendekatan hukum atau cara-cara koersif dan sesungguhnya perdamaian belum sepenuhnya menjadi slogan bersama masyarakat posmodern. Sebagai misal, dalam rangka melawan berita bohong; meskipun cukup ampuh, namun sejauh ini pendekatan berdasarkan hukum hanya membuat berita bohong lainnya bermunculan. 

Sebaliknya, strategi lain yang cenderung absen dalam masyarakat khususnya para jurnalis adalah bagaimana memosisikan jurnalisme perdamaian sebagai kunci. Dikatakan demikian karena jurnalisme perdamaian adalah “jurnalisme kasih” yang berdiri demi kebenaran di hadapan propaganda dan kepalsuan. Jurnalisme jenis ini bukan “jurnalisme investigatif”, dalam arti membongkar kebohongan dari sudut pandang kita. Sebaliknya, jurnalisme kasih berupaya memaparkan kebenaran secara utuh, mencakup semua sisi, dan memberikan kesempatan berbicara kepada semua pihak yang terlibat persoalan (Brauch, 2013:99). 

Beroperasinya jurnalisme kasih mewujud dalam rupa garam yang memberi rasa dengan cara melarutkan diri tanpa terlihat. Maksudnya, tindakan saling memahami hanya akan mungkin jika terdapat kondisi yang memungkinkan lahirnya pengetahuan yang sama. Dalam kasus berita bohong misalnya, tidak serta merta para penyebar hoax ditangkap dan dipenjara lalu selesai. Dibutuhkan juga kepandaian untuk mengidentifikasi formasi berita bohong, bagian-bagiannya, tujuan-tujuannya, dan isu-isunya terlebih dahulu agar tidak terjebak pada kepercayaan bahwa aktor kunci selalu berada tepat di mana sebuah peristiwa terjadi.

Beberapa pihak yang berperan penting dalam penyebarluasan gagasan di atas yakni: Pertama, pemerintah lokal untuk mengedukasi masyarakat dalam skala lokal. Mengingat momentum Pemilu akan dilaksanakan di level daerah, perlu digalakan edukasi berkelanjutan oleh pemerintah lokal. Masyarakat mesti diingatkan mengenai status mereka sebagai warga negara yang punya andil bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Edukasi itu dapat dibuat melalui sosialisasi atau lokakarya, perumusan kebijakan yang mengakomodir tuntutan kolektif, dan merawat tenggang rasa serta toleransi di antara warga negara. 

Kedua, universitas, sekolah, dan media. Kerja sama antara Facebook, Liputan6.com, Tempo.co, dan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Sebelum itu, ada juga Tirto.id dan AFP. Pihak ini menjalankan program third party fact checking dalam upaya memverifikasi berita (Tempo, Rabu 19 September 2018). Meskipun demikian, berdasarkan laporan dari Dewan Pers, jumlah situs yang mengklaim diri sebagai portal berita di Indonesia sebanyak 43.000 situs. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi hanya 200-an (Kompas, Rabu 11 Januari 2017). 
Itu berarti, puluhan ribu situs lain yang belum jelas statusnya, berpotensi menyebarkan hoax. Menghadapi hal ini, universitas sebagai tempat berlangsungnya iklim diskusi perlu memikirkan pendekatan intelektual menghadapi hoax dan memberikan rekomendasi penerapannya kepada sektor-sektor strategis birokrasi.


Ketiga, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri dalam membuat kebijakan global dan regional yang kreatif. Disebut demikian karena regulasi yang ada belum mampu memberantas hoax karena tidak bisa menjangkau praktik penyebaran berita bohong di media massa. Hal ini disebabkan oleh adanya disparitas pemaknaan penegakan hukum. 
Bandingan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang larangan menyebarkan fitnah, menghasut, dan mengadu domba. Meskipun demikian, hal yang luput di sini adalah bahwa munculnya praktik hoax bukan hanya menyerang pasangan calon tertentu tetapi juga tata cara teknis penyelenggaraan negara khususnya Pemilu. 
Oleh karena itu KPU hendaknya tidak bersikap eksklusif dan sebaliknya membangun sinergitas dengan organisasi lainnya pada level nasional dan internasional seperti agama, LSM, ormas, serikat buruh, dan sebagainya. Semua pihak terkait perlu punya visi yang sama agar gerakan memberantas hoax tidak terpolarisasi karena kepentingan jangka pendek lain. 

Keempat, pasangan calon. Pembiaran yang dilakukan oleh pasangan calon tampak dalam ketiadaan sinergitas sesama calon untuk memerangi hoax. Padahal, berdasarkan Laporan HAM PBB, pejabat pemerintah dan partai politik “harus memiliki keberanian untuk secara sistematis mengecam ujaran kebencian di depan umum”, bahkan ketika ujaran tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

Post a Comment

Previous Post Next Post